KPU Sewa Pengacara dari Hicon Law and Policy Strategies Hadapi Gugatan di MK

Citra Puspitaningrum | 26 Maret 2024, 16:56 WIB

AKURAT.CO Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI resmi menyewa kuasa hukum untuk menghadapi sidang gugatan sengketa hasil Pilpres atau perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kuasa hukum dari KPU, kantor hukum Hicon Law and Policy Strategies," kata anggota KPU RI, Mochamad Afifuddin kepada wartawan, Selasa (26/3/2024).

Selain resmi menyewa kuasa hukum, KPU telah menyiapkan strategi khusus dalam menghadapi sidang perkara PHPU Pilpres 2024. Oleh karena itu divisi hukum KPU disemua tingkatan akan memberikan bukti-bikti konkret yang akan dijawab dalam persidangan besok.

"Jajaran KPU provinsi dan kabupaten/kota kami konsolidasikan untuk menyiapkan jawaban dan bukti-bukti," ujarnya.

Sebelumnya, pasca penetapan hasil Pemilu yang diumumkan KPU pada (20/3/2024), pasangan Prabowo-Gibran resmi diumumkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih mendapat penolakan dari pasangan nomor urut 1 dan nomor urut 3.

Sehari berselang, Tim hukum AMIN mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi meminta agar pelaksanaan Pilpres 2024 diulang tanpa menyertakan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden 2024.

"Kita meminta supaya ada pemungutan suara ulang. Tapi biang masalah calon wakil presiden (Gibran) jangan diikutkan lagi supaya tidak ada cawe-cawe dari presiden lagi," kata ketua tim hukum Timnas AMIN, Yusuf Amir di gedung MK, Kamis (21/3/2024).

Sementara pasangan capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD mendaftarkan gugatan pada Sabtu (23/3/2024) sekira pukul 16.53 WIB. Dalam gugatannya, TPN Ganjar-Mahfud meminta MK mendiskualifikasi pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Deputi hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis mengatakan, keikutsertaan Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024 telah melanggar norma hukum dan etika. "Itu sudah dikonfirmasi oleh MKMK dan terakhir oleh DKPP," kata Todung di gedung MK.