TKN Pastikan Program Makan Siang Gratis Jadi yang Pertama Dijalankan usai Prabowo-Gibran Dilantik

AKURAT.CO Komandan TKN Fanta Prabowo-Gibran, Arief Rosyid Hasan, membantah kabar yang menyatakan bahwa program makan siang gratis dari Capres-Cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tidak langsung dijalankan.

Menurutnya, Prabowo-Gibran dan seluruh elemen relawan yang terlibat saat ini sedang mempersiapkan program unggulan dari paslon nomor urut 02 tersebut.

“Itu (program makan siang gratis) pasti akan berjalan. Teman-teman sudah mempersiapkan program prioritas makan siang gratis itu. Begitu pak Prabowo dan mas Gibran dilantik (jadi presiden dan wakil presiden) maka program makan siang gratis itu sudah berjalan,” kata Arief di Jakarta, Senin (19/2/2024).

Baca Juga: Respons Kenaikan Harga Beras Premium, Mendag Zulhas Percepat Penyaluran Beras SPHP ke Pasar

Kendati demikian, lanjut Arief, saat ini dibutuhkan komunikasi antarkementerian dan lembaga untuk menyukseskan program makan siang gratis tersebut.

Untungnya, saat ini Prabowo masih ada di dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dengan adanya Prabowo di dalam kabinet, hal itu memudahkan komunikasi dengan pemangku kepentingan yang nantinya akan terlibat.

“Dibutuhkan terus komunikasi. Apalagi pak Prabowo masih ada di dalam pemerintahan pak Jokowi, jadi komunikasi-komunikasi yang selama ini kita harapkan bisa berjalan setelah penetapan resmi dari KPU,” ujarnya.

Kata Arief, saat ini dewan pakar TKN juga sudah mulai merumuskan anggaran yang akan dibutuhkan untuk program makan siang gratis.

Baca Juga: Anies: Kita Tunggu Sampai KPU Selesai Menghitung

“Untuk mewujudkan program tersebut, membutuhkan komunikasi dengan Menteri Keuangan seperti bu Sri Mulyani. Tapi pastinya, yang paling pertama dieksekusi adalah program makan siang gratis,” tegas Arief.

Sebelumnya, Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo, menegaskan, dana program makan siang gratis yang menyasar 80 juta anak sekolah, bukan dari pemotongan anggaran yang telah ada dalam APBN.

Kata Drajad, sumber dana untuk program ini juga bukan dari pemangkasan subsidi energi atau bahan bakar minyak (BBM).

“Program ini akan dibiayai dari sumber-sumber penerimaan/pembiayaan baru. Sumber-sumber yang merupakan hak negara yang selama ini belum terkoleksi,” ujarnya.