TPN Ganjar-Mahfud Desak KPU Selidiki Sumber Kesalahan Input Data

AKURAT.CO Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud mendesak KPU melibatkan pakar independen, untuk mengaudit investigasi dan mengungkap sumber kesalahan input data dalam aplikasi Sirekap. 

Deputi Kanal Media TPN Ganjar-Mahfud, Karaniya Dharmasaputra, mengatakan, TPN mendesak untuk investigasi lebih lanjut dengan melibatkan pihak yang independen.

Selain, saat ini merupakan waktu paling tepat bagi DPR untuk memanggil KPU guna mempertanggungjawabkan kekisruhan data Pemilu 2024.

"Kami mendesak KPU lakukan audit investigasi dari pihak independen. Kemudian, satu hal yang sangat mudah ditunjuk, yaitu kita memiliki DPR, khususnya komisi yang berkepentingan dan seyogyanya  memanggil komisioner KPU," jelasnya dalam konferensi pers di Media Lounge TPN, Jakarta, Jumat (16/2/2024).

Baca Juga: Hadapi Dugaan Kecurangan Pemilu 2024, Timnas Amin dan TPN Ganjar-Mahfud Sudah Jalin Komunikasi

Sirekap atau Sistem Informasi Rekapitulasi adalah aplikasi yang dikembangkan KPU.

Aplikasi ini berfungsi untuk mempublikasi hasil penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Namun yang terjadi saat ini, ditemukan ada perbedaan konversi hasil penghitungan suara dan formulir di 2.325 TPS. 

"Saya kira aplikasi Sirekap dan KPU online memiliki fungsi strategis untuk menghindari tuduhan-tuduhan kecurangan. Keberadaan sistem online ini, semua pihak bisa melakukan pengawasan hingga ke level mikro. Transparansi ini tidak boleh dihilangkan dan setiap stakeholders bisa melakukan verifikasi data," beber Karaniya.

Menurutnya, teknologi yang digunakan Sirekap cukup canggih yaitu Optical Mark Rocognition (OMR), proses pengumpulan data dari dokumen dengan mengenali karakter pada kertas. 

Sirekap juga menggunakan teknologi Optical Character Recognition (OCR) yang berkemampuan untuk mengonversi data berupa gambar menjadi teks. 

Baca Juga: Faktor Jokowi Effect hingga Mesin PDIP yang Tidak Bekerja Jadi Biang Keladi Keoknya Ganjar-Mahfud

"Saya sangat terheran-heran. Bagaimana mungkin sebuah sistem yang dikembangkan oleh negara yang berkaitan dengan event yang sensitif bisa sedemikian ngaconya, dengan tingkat error yang tinggi," jelas Karaniya.

"Ini yang harus kita telusuri secara serius ke depan. Apalagi, Ketua KPU sudah mengakui dan meminta maaf atas kekeliruan di 2.325 TPS," tandas Karaniya.