Dag-dig-dug di Masa Tenang…
AKURAT.CO Hari pertama masa tenang nampaknya menjadi momen dag-dig-dug bagi paslon capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo-Gibran. Betapa tidak, dalam tempo 24 jam, belum reda berita miring mengenai isu korupsi pembelian pesawat Mirage kini muncul geger dokumenter “Dirty Vote”.
TKN Prabowo-Gibran harus menggelar konpers dan menuduh konten dokumenter karya Dandhy Laksono berisi fitnah. Kementerian Pertahanan (Kemhan) juga menegaskan isu korupsi pembelian pesawat Mirage 2000-5 bekas AU Qatar, hoaks karena Indonesia belum melakukan pembelian.
“Rencana pembelian Mirage 2000-5 belum terjadi karena alasan keterbatasan ruang fiskal," ungkap Wamenhan, Herindra, di Kantor Kemhan, Jakarta, Senin (12/2/2024).
Baca Juga: Paslon Capres-Cawapres Diingatkan Tak Manfaatkan Jabatan untuk Kampanye di Masa Tenang Pemilu
Herindra turut menegaskan isu PT Teknologi Militer Indonesia (TMI) mengendalikan pengadaan alutsista merupakan hoaks. Kemhan telah menunjuk advokat Hotman Paris Hutapea untuk menepis kabar hoaks terkait Mirage dan PT TMI.
Geger “Dirty Vote” yang menurut Wapres ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), tak cukup nendang mengungkap kecurangan pemilu, turut membuat gerah situasi. Ketum Golkar, Airlangga Hartarto harus menyebut karya jurnalistik tersebut sebagai kampanye hitam, sedangkan Ketum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas), meragukan Pemilu 2024 diwarnai kecurangan.
JK yang mengaku sudah menonton “Dirty Vote”, menilai konten yang ditayangkan berbasis data dan analisa. Dia malah meminta pihak yang menuding fitnah membuktikan dengan data pula.
Sekalipun begitu, JK menyebut “Dirty Vote” hanya 25 persen membeberkan kecurangan pemilu. Alasannya, banyak fakta-fakta di daerah dan desa-desa tidak disorot.
"Dirty Vote" memberikan analisis kecurangan tak hanya menyasar paslon capres-cawapres nomor urut 2. Persoalan Kabinda Papua Barat yang dituding mengatur Bupati Sorong memenangkan Ganjar-Mahfud ikut disorot.
Baca Juga: Waspada 'Serangan Fajar' di Masa Tenang Pemilu 2024
Sementara Wapres Ma’ruf mengapresiasi kritikan melalui dokumenter berdurasi nyaris 2 jam yang tayang secara daring, pada hari pertama masa tenang, Minggu (11/2/2024). Kiai Ma’ruf menyebut dokumenter yang menghadirkan analisis tiga pakar hukum tata negara layak untuk didengar.
“Ketidakjujuran itu mudah-mudahan tidak terjadi. Saya kira harapan kita semua itu, supaya pemilu ini berjalan dengan baik dan lancar," kata dia.
Baca Juga: Habiskan Masa Tenang, Mahfud Pergi Umroh
Presiden Jokowi tidak memberikan pernyataan terbuka mengenai konten dokumenter “Dirty Vote”. Melalui Ketua KPPS TPS 10, Hamdi Basjar, Kepala Negara berpesan agar seluruh KPPS bekerja cermat. Masa tenang, masa tegang, bisa jadi dheg-dheg-plas…
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
