Jamin Perlindungan Pekerja Migran, Ganjar Optimalkan Peran Kementerian

AKURAT.CO Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, bakal mengoptimalkan peran pemerintah dalam melindungi pekerja migran. Ganjar menyebutkan bakal memerbaiki kontrol pemerintah terhadap lembaga yang menaungi pekerja migran.

Hal itu disampaikan Ganjar dalam debat kelima alias debat terakhir Pilpres 2024, di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Minggu (4/2/2024).

“Mulai mereka (pekerja migran) berangkat kita sudah harus tahu skillnya apa, mulai dari mereka berangkat, apa yang ada dalam kontrak kerja. Kita pastikan semuanya dari kementerian yang ada, lembaga, yang ada, itulah kontrol dilakukan,” ujar Ganjar.

Baca Juga: Pekerja Migran Indonesia Kampanyekan Ganjar-Mahfud dari Jeddah

Ganjar menjelaskan, seluruh lembaga maupun kementerian mesti memiliki kontak pribadi maupun media sosial yang dapat dihubungi secara cepat jika ada permasalahan yang dihadapi pekerja migran.

Menurut Ganjar, hal itu sangat efektif untuk memberikan jaminan perlindungan kepada pekerja migran, di samping regulasi, dan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk menaungi pekerja migran.

Cara itu juga pernah dilakukan Ganjar saat masih menjabat Gubernur Jawa Tengah selama dua periode. Melalui aplikasi LaporGub, Ganjar memersilahkan warga untuk menyampaikan persoalannya secara langsung ke pemerintah.

“Inilah panik button, inilah nomor telepon yang bisa dijadikan aduan, dan kalian kalau ada masalah telepon ke situ. Makanya, akan kita tarik di pemerintah tertinggi agar kita bisa mengintervensi kenapa ini menjadi penting masalah-masalah yang mereka hadapi,” jelas Ganjar.

 Baca Juga: Mahfud Minta Migran Tak Golput, Jangan Dihalangi Hak Pilihnya

Selama menjadi gubernur, Ganjar juga memiliki pengalaman dalam menyelesaikan persoalan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Hal itu ditunjukkan Ganjar sebagai wujud kehadiran pemerintah untuk melindungi pekerja migran.

“Kami pernah membebaskan beberapa pekerja bermasalah baik di Arab Saudi, di Sudan terus kemudian di Kamboja yang mereka terindikasi TPPO. Maka, ketika kemudian kita melihat seperti ini, tindakan tegas adalah dari pemimpin tertinggi,” tandas Ganjar