Megawati Ungkap Praktik Pecah-belah, Dilakukan Orang yang Ingin Langgengkan Kekuasaan

AKURAT.CO Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkapkan praktik pecah-belah rakyat oleh orang yang ingin melanggengkan kekuasaan. Mega menjadikan kasus intimidasi di lapangan sebagai salah satu indikatornya.

Dia meminta para pendukung paslon capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar-Mahfud, tidak takut intimidasi. Pasalnya, hak rakyat untuk memilih dilindungi sistem perundang-undangan yang ada.

"kita tidak boleh dipecah-pecah hanya karena ingin melanggengkan kekuasaan. Betul atau tidak?" kata Mega, dalam pidatonya dalam acara Konser Salam Metal, yang digelar di Stadion Utama GBK, Jakarta, Sabtu (3/2/2024).

Baca Juga: Beda Megawati Lain Jokowi, Keduanya Jangan Disamakan

Pertanyaaan Mega langsung dibenarkan massa pendukung Ganjar-Mahfud yang sudah memadati arena sejak pagi tadi. Mega meminta mereka berani bersikap dan tidak risau akan intimidasi dari aparat.

"Jadi kalau ada yang berniat atau melakukan hal-hal yang merugikan rakyat Indonesia, apakah kamu takut?" tanya Mega yang dijawab "tidak".

Mega mengulangi pertanyaannya hingga dua kali. Dia lantas mengingatkan Presiden Indonesia, menteri maupun TNI/Polri merupakan rakyat Indonesia. Kedudukannya sama, yang berbeda posisi dan jabatan saja.

Baca Juga: Soal Kekuasaan, Megawati-Jokowi Bak Langit dan Bumi

"Perundangan kita itu melindungi rakyat Indonesia di manapun mereka berada. Apa dia presiden, menteri, TNI/Polri, dia adalah rakyat Indonesia," tuturnya.

Mega mengaku kerap diingatkan dua anaknya yang juga Ketua DPP PDIP yakni Prananda Prabowo dan Puan Maharani untuk bersabar. Tiga kali diminta sabar, Mega tak tahan juga untuk bersuara.

"Saya tidak bisa melihat bahwa yang namanya kekuasaan itu dipergunakan untuk mengintimidasi yang sama-sama rakyat Indonesia, yang mempunyai hak yang sama di dalam hukum konstitusi kita," ungkapnya.

Baca Juga: Istana Tegaskan Jokowi Punya Hak Kampanye, Singgung Megawati dan SBY

Dirinya mengingatkan partai yang dipimpin diakui dan sah sebagai peserta pemilu. Pemilihan umum langsung menjadi hak dan kehendak rakyat, bukan milik kalangan tertentu untuk dikooptasi.

"Hei polisi jangan lagi intimidasi rakyat ku. Hei tentara jangan lagi intimidasi rakyat ku. PDI Perjuangan adalah partai sah di Republik ini. Artinya diizinkan untuk mengikuti yang namanya pemilu, pemilihan umum yang langsung adalah hak rakyat bukan kepunyaan kalian, ingat," kata Mega lantang.