Beda Megawati Lain Jokowi, Keduanya Jangan Disamakan

AKURAT.CO Presiden Jokowi dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri tidak bisa disamakan, sekalipun berasal dari satu partai. Kedua pemimpin memiliki karakter dan mengalami tantangan zaman yang berbeda ketika memimpin Indonesia.

Sejarawan Anhar Gongong memiliki analisa tersendiri, mengapa keduanya memiliki karakter atau sikap berbeda. Dia memulainya dengan mendefinisikan sifat atau karakter pemimpin, yang dianggapnya harus mampu melampaui diri sendiri.

"Pemimpin itu adalah orang yang mampu melampaui diri. Persoalannya untuk orang yang mau tampil ke gelangang pemimpin adalah apakah dia mampu melampaui diri atau tidak. Itu persoalan besar yang dihadapi," kata Anhar, dalam diskusi yang digelar di Kantor Para Syndicate, Jakarta, Kamis (25/1/2024).

Sepanjang penelitian yang dilakukan, Anhar mengaku jarang menemukan pemimpin dunia yang mampu melampaui dirinya sendiri, dalam kondisi tertentu. Megawati, dianggap salah satu pemimpin yang unik karena membuktikan mampu melampaui diri sendiri.

"Saya menempatkan Megawati sebagai seorang pemimpin yang dalam batas tertentu menunjukkan bahwa dia adalah seorang pemimpin yang tidak sekadar untuk dirinya, tetapi juga mereka yang dia pimpin. Dalam situasi seperti ini maka kita bisa melihat, coba bayangkan naiknya dia menjadi pemimpin dalam reformasi kan digebukin dulu oleh Soeharto," kata Anhar.

Sementara Jokowi, lanjutnya, menjadi pemimpin dalam situasi reformasi, yang mungkin sudah kebablasan. Banyak pihak mengeritisi Jokowi, hingga khawatir Indonesia bakal kembali ke rezim otoriter, lantaran menganggap MK telah dikangkangi demi lolosnya Gibran Rakabuming.

Anhar menilai situasi di MK memang layak diperdebatkan secara etika dan hukum. Namun pada kenyataannya, semua lembaga yang berwenang, menyatakan Gibran tetap sah maju Pilpres 2024.

Dalam relasi orang tua dengan anak, lanjut Anhar, semua politisi secara umum memiliki naluri dan sifat yang sama seperti manusia pada umumnya. Perhatikan saja, relasi Mega-Puan Maharani, SBY-AHY, atau Surya Paloh dengan Prananda Prabowo.

Sekalipun begitu, lagi-lagi ada faktor pembeda, bahwa tak semua anak pemimpin partai politik, bisa melenggang bebas berkontestasi pada pilpres. Ada proses panjang yang perlu dilalui untuk membuktikan diri.

"Jokowi menaikan anaknya dengan melompati konstitusi, bedanya di situ. Tetapi anda mau apa karena lompatan konstitusinya dibenarkan," tuturnya.

Menurutnya, ribut-ribut yang terjadi sekarang ini tak bisa lepas dari kepentingan pemilu. Namun fakta yang menunjukkan kepemimpinan Jokowi disukai rakyat patut pula diperhatikan.

Anhar menilai, adanya angka survei kepuasan yang menunjukkan 70 persen rakyat senang dengan pemerintahan, sejatinya tidak perlu dipikirkan. Alasannya, sudah menjadi tanggung jawab presiden memastikan rakyat puas dan senang dengan pemerintah.

Dirinya juga mengaku heran, mengapa ada orang yang membesar-besarkan Jokowi. Menurutnya hal itu sesat pikir, karena memang sudah menjadi kewajiban Jokowi untuk membuktikan keberhasilan kepemimpinannya.

"Jadi kalau orang menghebat-hebatkan beliau, bagi saya tidak hebat. Dalam arti karena dia memang dipilih oleh rakyat untuk supaya memberikan sesuatu yang merubah kenyataan diri rakyatnya," ujarnya.

Anhar juga menyentil cara pandang masyarakat yang menurutnya, belum sepenuhnya merdeka, masih dibayangi feodalisme. Dia menyebut gaya Jokowi blusukan yang melempar-lempar kaos, sejatinya mencerminkan karakter raja-raja kepada rakyatnya.

"Dan itulah historis semua raja-raja seperti itu," kata Anhar. "Rakyat itu sangat senang kalau menerima sesuatu dari raja atau seseorang pemimpin," tambahnya.

Berkaca pada kondisi tersebut, Anhar mengaku tak bisa membedakan sikap Mega-Jokowi. "Saya tidak mau membandingkan kedua orang ini karena memang kondisi dia berada dan menjadi pemimpin pada situasi berbeda, dan tantangan yang dihadapi juga berbeda," tuturnya.