Sekjen DAI Tegaskan Guyon Ketum PAN Bukan Penistaan Agama

AKURAT.CO Jagad media sosial kembali viral. Aksi candaan Zulkifli Hasan (Zulhas) seputar bacaan surah Alfatihah dan tahiyyat menuai kecaman. Sebagian pihak, membawa kasus ini ke jalur hukum sebagai penistaan agama.

Padahal sebelumnya, candaan yang sama seputar “amien” dalam akhir surah Alfatihah dan “satu jari telunjuk” dalam tasyahud tahiyat, lebih dulu disuguhkan tokoh negeri dan dai nasional. Sebut saja UAS dan UAH, bahkan Anies Baswedan sendiri.

Berbeda dengan ketiganya, guyonan Zulhas dianggap bermasalah. Akibatnya, berbagai cacian,makian, bahkan sebutan “kafir” dengan mudahnya dialamatkan kepada menteri perdagangan dan perindustrian itu.

Salat sebagai ibadah utama umat Islam, seyogianya tidak dijadikan bahan dan materi candaan. Dalam agama, aksi ini termasuk “Istihza`”, memperolok-olok ibadah.

Sikap ini dinilai penistaan ketika pelakunya sememangnya adalah orang kafir yang sengaja melecehkan ibadah agama Islam, atau kaum munafik yang bukan ahli shalat (mushallin).

Tanpa upaya pembenaran dan apologetik, kita harus menimbang persoalan konteks guyonan ini dengan arif dan bijaksana. Jika dirunut ke belakang, candaan viral yang dilakukan beberapa tokoh negeri ini tidaklah berdiri sendiri.

Bermula dari nomor dan simbol kampanye politik Pilpres yang dikait-kaitkan dengan agama untuk memonopoli dan berebut siapa yang paling “Islam”.

Bagi pendukung paslon tertentu, nomor dan simbol kampanye bahkan diyakini isyarat alam semesta.

Betapa tidak,simbol mereka dimaknai sama persis dengan akhir bacaan dalam doa surah Alfatihah maupun bernomor sesuai isyarat telunjuk dalam tahiyat salat.

Bagi internal pendukung capres tertentu, upaya cocoklogi dalam kasus di atas sebenarnya sah-sah saja. Namun menjadikan cocoklogi sebagai simbol dalam kampanye politik –apalagi terkait ibadah agama tertentu—tentu saja adalah “penistaan” yang sesungguhnya.

Karena dengan begitu akan saling membenturkan sehingga pada saat yang sama menganulir dan mengabaikan suara umat Islam lain yang melabuhkan dukungan mereka kepada capres yang berbeda.

Akibatnya, ketika yang satu nyebut “amin” yang lain bilang “qabul”, yang satu tahiyat “satu telunjuk”, yang lain “dua telunjuk” dan seterusnya.

Muhasabah Kebangsaan

Dalam perhelatan akbar Muhasabah Kebangsaan, Minggu (17/12/2023), Dai Amanat Indonesia (DAI) menyerukan pemilu damai dan kampanye simpatik.

Betapa tidak, umat Islam dengan mudahnya berseteru saling maki dan hujat antara saudara dengan lainnya hanya karena berbeda pilihan partai maupun presiden.

Dalam acara di Masjid Trans Studio Bandung (TSB) ini, Dai Amanat Indonesia (DAI) yang merupakan kumpulan sejumlah dai dan mubalig alumni Al-Azhar Mesir menegaskan susahnya merawat persaudaaran sesuai dengan yang diamanahkan para leluhur negeri terutama dalam keragaman Indonesia yang begitu kompleks dan berwarna.

DAI alumni Al-Azhar juga mengajak semua tokoh dan elemen negeri tidak larut dalam suasana saling caci dan hujat menghujat demi perolehan suara.

Dalam Islam, hak bagi seorang muslim untuk mendapatkan keamanan dari ulah tangan dan lisan muslim lainnya (wajib).

Dalam konteks inilah orang yang sengaja menebar hoaks, kebohongan, dan fitnah untuk mengadu domba umat di akar rumput, tidak akan pernah masuk surga. Para buzzer hoaks itu disebut dalam hadits sebagai “Qathi’u Rahimin”, pemecah belah simpul persatuan dan persaudaraan (HR. Muttafaq ‘Alaih).

Para dai mencitakan pemimpin yang lahir dari kontestasi pilres adalah pemimpin yang soleh dan amanah karena dilakukan dari hasil pemilu yang penuh berkah dan konstitusional (jurdil).

Upaya-upaya kampanye hitam dengan menebar kebohongan melalui potongan video demi keuntungan partai dan pihak tertentu, adalah sikap licik dan zalim yang seyogianya segera dihentikan apalagi dipertontonkan partai yang mengaku berbasikan masa umat Islam.

Kemenangan politik dengan mengabaikan persaudaraan umat Islam akar rumput, tentu saja akan menjadikan ukhuwwah dalam internal Umat Islam menjadi rusak dan bisa memicu disintegrasi bangsa.

Dalam kontestasi Pilpres, wajar jika setiap pasangan berkepentingan memperebutkan suara umat Islam; siapa dan calon mana yang lebih representatif sebagai pilihan mayoritas umat Islam.

Hanya saja menjadi tidak wajar, jika upaya kampanye yang dilakukan adalah kampanye negatif dengan mengkafirkan saudaranya sendiri karena pilihan yang berbeda.

Dalam Islam, sebutan ini sensitif dan mengandung karma balik jika yang dituduhkan tidak benar kekafiran akan kembali kepada si penuduh (HR. Muslim).

Bagi setiap timses kontestan Pilpres hendaknya mengedepankan edukasi kesadaran mencerdaskan rakyat pemilih dengan tawaran program riil keumatan.

Bukan menebar hoaks, buzzer, dan fitnah. Setiap pasangan capres hendaknya menghindari “politik murahan” baik money politics ataupun menebar hoaks sehingga menjadi preseden bagi suksesi kepemimpinan ke depan karena tidak berhasil menuai hikmah dalam mengedukasi kecerdasan rakyat pemilih sebagai pemilik negeri ini.

Sebagai umat Islam, kita perlu spirit bersama untuk bermigrasi dari politik simbol menuju politik etik, dari politik keagamaan kepada politik keumatan dan kebangsaan.

Inilah politik wasatiyyah Al-Azhar Mesir, sebuah upaya moderasi keagamaan yang penuh toleran dan senantiasa bersikap tengah untuk menjadi wasit bagi konflik dan pertikaian keagamaan khususnya dalam masalah politik keuamatan baik itu antar agama maupun intra-agama.

Inilah politik ideal, yaitu sebuah kepentingan politik yang mengandaikan penilaian dan kampanye objektif terhadap kinerja para pasangan capres demi terwujudnya spirit dari Islam untuk Indonesia.

-----

Penulis: Yusuf Burhanudin, Sekjen Dai Amanat Indonesia (DAI), Alumni Universitas Al-Azhar Mesir