Caleg Tak Buka Daftar Riwayat Hidup Kemunduran Demokrasi

AKURAT.CO - Tak sedikit calon anggota legislatif (caleg) yang menutup rapat profil diri meski sudah masuk dalam daftar calon tetap (DCT). Dengan alasan kemunduran demokrasi, partai politik pun diminta untuk tidak berdiam diri.

"Adanya caleg dan partai politik yang membiarkan calegnya tidak membuka data profil atau riwayat hidup adalah suatu ironi dan bentuk kemunduran dalam berdemokrasi," kata Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (Kornas JPPR), Nurlia Dian Paramita, kepada Akurat.co, Kamis (9/11/2023).

Ia mengatakan, keterbukaan informasi adalah nilai yang perlu dijunjung dalam setiap pelaksanaan pemilu. Jika itu diabaikan maka kualitas pemimpin dan pelaksanaan pemilu menjadi buruk.

Baca Juga: Bawaslu Ingatkan Mahasiswa Jangan Golput

Dia menegaskan, keterbukaan informasi meliputi daftar riwayat hidup caleg seyogyanya dipatuhi oleh semua peserta pemilu dan partai politik. Tetapi, KPU sebagai penyelenggara pemilu terlalu kendor dalam membuat aturan tersebut.

"Seseorang yang berkontestasi untuk menjadi wakil rakyat justru membangun benteng kerahasiaan dengan publik terkait rekam jejaknya. Padahal penyelenggara pemilu dan banyak pihak selalu menyampaikan jargon agar pemilih memilih berbasis visi, misi, program, dan rekam jejaknya," ujarnya.

"Kita semua tahu bahwa KPU dalam memproses verifikasi persyaratan calon sangat tertutup melalui Silon (sistem informasi pencalonan). Publik bahkan Bawaslu merasa proses tahapan verifikasi pencalonan dilakukan sangat tertutup," imbuhnya.

Dia berpendapat, kelonggaran soal diperbolehkannya caleg menutup daftar riwayat hidup akan berdampak pada praktik politik uang. Jika itu dibiarkan sudah pasti para caleg bukan menjual prestasi melainkan mengobral janji kepada rakyat.

Baca Juga: Kawal Pemilu 2024, Bawaslu-Polri Bersinergi

Oleh sebab itu, lanjut dia, kerugian akan menimpa pemilih karena salah dalam membuat pilihan, dan teralihkan fokusnya pada hal-hal yang sifatnya simbolik dan sandiwara politik belaka.

"Dampaknya, pada kualitas wakil rakyat yang bisa makin buruk dan bisa memperlemah kinerja parlemen. Berikutnya, hal itu bisa mempengaruhi mutu legislasi, ketepatan alokasi anggaran, serta efektifitas anggaran," tuturnya.