Akurat

Bagaimana Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia?

Sultan Tanjung | 10 Oktober 2024, 10:45 WIB
Bagaimana Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia?

AKURAT.CO Demokrasi di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan sejak kemerdekaan pada tahun 1945.

Sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia mencerminkan perjalanan panjang dan dinamis dalam upaya membangun pemerintahan yang berlandaskan pada kedaulatan rakyat.

Artikel ini akan membahas pelaksanaan demokrasi di Indonesia dari masa ke masa, berdasarkan penjelasan dari jurnal ilmiah dan sumber akademis dari universitas di dalam dan luar negeri.

Baca Juga: Proses Membangun Penyelesaian Masalah dengan Langkah-langkah dan Aturan yang Sesuai adalah Proses…

Sejarah Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia

  1. Demokrasi Parlementer (1945-1959) 

    Setelah kemerdekaan, Indonesia menerapkan sistem demokrasi parlementer yang menempatkan badan legislatif sebagai kekuatan utama dalam pemerintahan.

    Pada masa ini, sering terjadi pergantian kabinet karena kedudukan kabinet bergantung pada dukungan DPR. 

    Sistem ini dianggap kurang stabil dan tidak cocok untuk Indonesia, sehingga berakhir dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang mengembalikan UUD 1945.

  2. Demokrasi Terpimpin (1959-1965) 

    Demokrasi Terpimpin diperkenalkan oleh Presiden Soekarno sebagai respons terhadap ketidakstabilan politik pada masa demokrasi parlementer.

    Pada masa ini, kekuasaan presiden sangat dominan, dan terjadi penyimpangan seperti pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. 

    Demokrasi Terpimpin ditandai dengan pengaruh kuat militer dan partai komunis dalam politik.

  3. Demokrasi Pancasila pada Era Orde Baru (1966-1998) 

    Setelah jatuhnya Soekarno, Presiden Soeharto memperkenalkan Demokrasi Pancasila yang menekankan stabilitas politik dan pembangunan ekonomi.

    Meskipun demikian, era ini juga dikenal dengan praktik otoritarianisme, di mana kebebasan politik dan hak asasi manusia sering kali dibatasi. 

    Pemilu diadakan secara berkala, tetapi dengan kontrol ketat dari pemerintah.

  4. Demokrasi Pancasila pada Era Reformasi (1998-sekarang) 

    Era Reformasi dimulai setelah jatuhnya Soeharto pada tahun 1998, menandai kembalinya demokrasi yang lebih terbuka dan partisipatif.

    Pada masa ini, berbagai reformasi politik dilakukan, termasuk desentralisasi kekuasaan, pemilihan umum yang lebih bebas dan adil, serta peningkatan peran masyarakat sipil. 

    Demokrasi di Indonesia saat ini berusaha untuk lebih inklusif dan menghormati hak asasi manusia.

Tantangan dan Prospek Demokrasi di Indonesia

  1. Tantangan 

    Meskipun telah mengalami banyak kemajuan, demokrasi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan.

    Korupsi, politik uang, dan rendahnya partisipasi politik masyarakat menjadi beberapa masalah utama yang perlu diatasi.

    Selain itu, polarisasi politik dan intoleransi juga menjadi ancaman bagi stabilitas demokrasi.

  2. Prospek 

    Prospek demokrasi di Indonesia tetap optimis dengan adanya komitmen dari berbagai pihak untuk terus memperbaiki sistem politik.

    Pendidikan politik, penguatan lembaga demokrasi, dan peningkatan partisipasi masyarakat diharapkan dapat memperkuat demokrasi di Indonesia.

    Reformasi hukum dan penegakan hak asasi manusia juga menjadi fokus utama untuk memastikan demokrasi yang lebih sehat dan berkelanjutan.

Kesimpulan

Pelaksanaan demokrasi di Indonesia telah melalui berbagai fase, mulai dari demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, hingga demokrasi Pancasila pada era Orde Baru dan Reformasi.

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, demokrasi di Indonesia terus berkembang menuju sistem yang lebih inklusif dan partisipatif.

Dengan komitmen yang kuat dari pemerintah dan masyarakat, demokrasi di Indonesia memiliki prospek yang cerah untuk masa depan.

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.