Putusan MK dan Persoalan Legitimasi Etis

PUTUSAN Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 mengenai persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadirkan persoalan yang melampaui perdebatan hukum mengenai sah atau tidaknya suatu dokumen.

Putusan tersebut juga membuka diskursus penting tentang legitimasi etis pejabat publik dalam perspektif etika administrasi publik.

MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum. Dengan demikian, putusan tersebut tidak membatalkan hasil Pilpres 2024 dan tidak mendiskualifikasi Gibran dari jabatan Wakil Presiden.

Namun, dalam pertimbangannya MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan di luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat.

MK juga mencatat bahwa dokumen seperti certificate of attendance, academic records, dan explanation of grades bukan merupakan bukti kelulusan atau tamat pendidikan. Di sinilah persoalan etika administrasi publik muncul.

Legitimasi Hukum versus Legitimasi Etis

Dalam negara hukum, legitimasi jabatan pertama-tama ditentukan oleh hukum. Seseorang yang telah melalui proses pemilu, ditetapkan, dan dilantik berdasarkan mekanisme konstitusional memperoleh legitimasi yuridis dan elektoral.

Namun, pejabat publik membutuhkan sesuatu yang lebih dari sekadar legalitas, yaitu kepercayaan publik.

Seorang pejabat dapat secara formal sah menduduki jabatan, tetapi pada saat yang sama menghadapi pertanyaan mengenai legitimasi etisnya apabila proses yang melandasi pencalonannya menimbulkan keraguan yang belum memperoleh penjelasan memadai.

Legitimasi etis berbicara tentang dimensi apakah pejabat publik dan institusi yang mengantarkannya ke jabatan tersebut dapat dipercaya telah menjalankan proses secara jujur, transparan, objektif, dan bertanggung jawab.

Dalam konteks ini, putusan MK mengenai tidak ditemukannya bukti meyakinkan mengenai dokumen pendidikan tetap merupakan fakta dalam pertimbangan putusan yang relevan bagi diskursus etika administrasi publik.

Etika Administrasi Publik Menguji Proses, Bukan Hanya Hasil

Administrasi publik modern tidak cukup diukur dari apakah sebuah keputusan telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

Administrasi publik juga harus memenuhi prinsip integritas, transparansi, akuntabilitas, imparsialitas, kepastian prosedur, dan tanggung jawab kepada publik.

Karena itu, pertanyaan etik yang mendasar dalam perkara ini adalah apakah negara telah menjalankan proses verifikasi persyaratan calon wakil presiden dengan standar integritas dan akuntabilitas yang seharusnya?

Pertanyaan tersebut penting karena persyaratan pendidikan bukan sekadar urusan administratif pribadi seorang calon.

Persyaratan itu merupakan bagian dari mekanisme negara untuk menentukan siapa yang layak memperoleh kesempatan menjadi pemegang jabatan publik tertinggi.

Jika proses verifikasinya ternyata tidak memiliki basis dokumen yang kuat, maka persoalannya menjadi persoalan kelembagaan.

Yang harus dimintai pertanggungjawaban bukan hanya individu calon, tetapi juga sistem administrasi yang menyatakan bahwa persyaratan tersebut telah terpenuhi.

Public Trust sebagai Ukuran Legitimasi Etis

Etika administrasi publik pada akhirnya bermuara pada satu hal: public trust. Masyarakat menyerahkan kewenangan yang sangat besar kepada pejabat publik karena percaya bahwa proses yang mengantarkan seseorang ke jabatan tersebut berlangsung secara benar.

Karena itu, ketika muncul pertanyaan mengenai dokumen persyaratan pejabat publik, negara tidak cukup hanya menjawab dengan mengatakan bahwa perkara tersebut telah diputus dan tidak dapat diterima.

Secara hukum, jawaban tersebut memang relevan terhadap status perkara. Tetapi secara etis, publik masih dapat meminta penjelasan mengenai proses administratif yang melatarbelakanginya.

Dalam perspektif public accountability, negara idealnya mampu menjelaskan: dokumen apa yang digunakan; siapa yang memverifikasi; standar apa yang digunakan; dasar hukum apa yang dipakai; mengapa dokumen tersebut dianggap memenuhi persyaratan; dan apakah standar yang sama diterapkan kepada seluruh calon.

Dengan kata lain, ketika kepercayaan publik terganggu, respons etis bukan defensif, melainkan transparansi.

Baca Juga: Polemik Ijazah Gibran Berlanjut, Kini Dilaporkan ke Bareskrim