Danantara dan Dinamika Komunikasi Pemerintah: Antara Harapan dan Kritik

PELUNCURAN Sovereign Wealth Fund (SWF) Indonesia yaitu Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) pada 24 Februari 2025 oleh Presiden Prabowo Subianto awalnya dipandang sebagai terobosan besar bagi ekonomi Indonesia ke depan.

Danantara dijajaki sebagai “superholding” BUMN dengan pengelolaan aset yang ditaksir hingga US$900 miliar untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi menjadi 8% pada 2029.

Ide Indonesia memiliki SWF sebenarnya bukan ide baru, ide ini sudah dicetuskan oleh Prof. Dr. Sumitro Djojohadikusumo, ayahanya Presiden Prabowo Subianto.

Ketika Prof. Sumitro menawarkan ide agar Indonesia memiliki SWF agar bisa mengelola laba dari BUMN, ide ini ditolak oleh Menteri Keuangan J.B. Sumarlin pada tahun 1986.

Menurut J.B. Sumarlin, Indonesia belum membutuhkan lembaga pengelola laba BUMN.

Walhasil ide Prof. Sumitro tidak mendapatkan tempat di Indonesia kala itu, namun mendapat tempat di Malaysia dengan didirikannya Khazanah Nasional Berhad pada tahun 1993 sebagai SWF Malaysia.

Dengan ditolaknya ide SWF Indonesia bukan berarti ide itu mati, pada masa pasca-Reformasi ide ini menyeruak lagi namun tidak digarap serius.

Barulah saat Prabowo menjadi Presiden RI, ide besar ayahnya ia wujudkan sebab ia yakin Indonesia membutuhkan SWF untuk mencapai kemandirian dan kesejahteraan ekonomi.

Sayangnya ide besar ini mendapat kritik tajam.

Ribuan mahasiswa turun ke jalan dan publik luas mengkhawatirkan potensi salah kelola, menandakan kurangnya kepercayaan terhadap kebijakan tersebut.

Situasi inilah yang melahirkan kegagalan komunikasi politik: visi dan misi Presiden tidak tersampaikan secara efektif ke publik dan investor, sehingga citra Danantara menjadi kabur bahkan sebelum operasionalnya dimulai.

Padahal SWF adalah instrumen yang terbukti telah mengubah nasib banyak negara. Bahkan banyak negara yang punya SWF mereka sendiri dan sudah banyak contoh sukses atas SWF.

Biasanya negara membentuk SWF untuk memutar uang cadangan devisa dari sumber ekspor migas, tambang, ataupun sumber lainnya untuk kemudian uangnya diputar untuk instrumen investasi lain untuk diversifikasi perekonomian.

Beberapa contoh SWF yang sukses seperti Norwegia, dengan Government Pension Fund Global-nya, mengelola kekayaan minyaknya untuk menjamin kesejahteraan generasi mendatang.

Singapura, melalui GIC dan Temasek, menjadi raksasa investasi global. Uni Emirat Arab, dengan Mubadala, menancapkan pengaruhnya di sektor energi hingga teknologi.

Indonesia punya mimpi serupa: Danantara, SWF yang diharapkan menjadi mesin pendorong investasi dan stabilitas ekonomi di era pemerintahan Prabowo Subianto.

Sayangnya, ambisi ini justru berujung pada kepanikan dan ketidakpercayaan publik. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok ke level terendah sejak pandemi covid-19.

Bahkan kedatangan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad dan sejumlah anggota DPR RI Komisi XI ke Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 18 Maret 2025 tidak mengubah apa-apa. Tetap publik dan investor punya perspektifnya sendiri.

Melihat perkembangan yang ada investor asing memilih wait and see. Bukan karena konsep SWF-nya yang salah, melainkan karena pemerintah gagal membangun jembatan komunikasi antara kebijakan elite dengan nalar publik.

Danantara, alih-alih menjadi simbol kemajuan, justru menjelma sebagai contoh klasik bagaimana kegagalan narasi bisa menggagalkan ide brilian.

Mimpi Besar yang Disambut Resah

Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka adalah pasangan pemimpin yang menguasai bahasa rakyat.

Bahkan tim komunikasinya ketika kampanye sangat canggih. Kepiawaian tim komunikasi inilah yang membuat Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menang Pilpres 2024.

Mereka menang dengan narasi yang popular tentang kebangsaan, kemandirian, kesejahteraan, dan keadilan sosial.

Tapi justru dalam proyek Danantara—yang seharusnya melambangkan perwujudan ekonomi kerakyatan dengan skala global—narasi pemerintah tak mampu menembus ruang publik.

Padahal proyek ini memiliki potensi untuk menunjukkan Indonesia yang tangguh dan berdaulat secara ekonomi.

Namun publik justru memahaminya sebagai proyek elitis, tertutup, bahkan berisiko membebani rakyat.

Hal ini lantaran isu awal pembentukan Danantara bukan dibuat dari aset maupun cadangan devisa negara ataupun BUMN, melainkan publik mempercayai Danantara dibentuk menggunakan dana efisiensi anggaran APBN.

Sehingga terkesan bahwa pembentukan Danantara dipaksakan dan pelaku usaha serta rakyat menyambut pesimis karena wacana efisiensi anggaran besar-besaran (austerity program).

Juga muncul kritik dengan adanya Danantara maka Kementerian BUMN tidak berfungsi sebagaimana mestinya, sebab Singapura yang memiliki aset BUMN yang sangat besar malahan tidak punya Kementerian BUMN.

Sehingga memberi kesan Danantara tumpang tindih dengan Kementerian BUMN dalam tupoksinya. Sayangnya pemerintah tidak memberikan kejelasan mengenai hal ini kepada publik maupun pelaku usaha.

Sayangnya proyek sebesar ini diluncurkan dengan pendekatan komunikasi yang top-down, tanpa cukup membangun ownership publik.

Pemerintah seolah menganggap rakyat cukup diberi fakta, tanpa perlu diberi makna dan diajak bicara.

Padahal dalam komunikasi politik, makna jauh lebih penting dari data. Ketika Presiden dan para menterinya gagal menyampaikan makna di balik Danantara, publik pun menciptakan maknanya sendiri—dengan skeptisisme, teori konspirasi, dan sinisme.

Reaksi pasar adalah ungkapan sangat jujur publik terhadap Danantara.

Kita tahu bahwa komunikasi publik yang buruk bukanlah semata-mata kesalahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapresnya Gibran Rakabuming Raka, melainkan kesalahan tim humas pemerintahan dalam hal ini Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) yang dipimpin Hasan Nasbi sejak awal pemerintahan Presiden Prabowo berdiri pada tahun 2024.

Dalam perjalanannya Hasan Nasbi gagal membentuk komunikasi politik yang baik dan terarah kepada publik, bahkan hal ini kemudian diakui Presiden Prabowo dalam pertemuan dengan 7 pemred dan jurnalis senior di kediamannya di Hambalang, Bogor pada 6 April 2025.

Nampaknya Hasan Nasbi menyadari keterbatasannya dalam membangun komunikasi politik pemerintahan yang baik, oleh karenanya ia mengundurkan diri dari jabatannya pada 21 April 2025.

Kendati demikian dampak dari komunikasi yang gagal oleh Hasan Nasbi ini tidak hanya bersifat persepsi; ia menjelma menjadi realitas ekonomi. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat anjlok 7% pasca pengumuman Danantara, memicu trading halt. Rupiah terdepresiasi dan nilainya menurun jauh.

Juga emas diborong oleh publik akibat kekhawatiran akan resesi ekonomi. Investor cemas bahwa pendapatan dari dividen BUMN akan disedot oleh Danantara, padahal pemerintah tidak pernah menyampaikan itu secara gamblang. Bahkan Prabowo sendiri di forum ekonomi mengakui adanya “salah pengertian” dari investor.

Tapi siapa yang salah mengerti siapa? Apakah investor dan publik yang gagal paham, ataukah pemerintah yang gagal menjelaskan?

Dalam demokrasi, beban klarifikasi selalu ada di pundak kekuasaan. Presiden Prabowo secara ksatria mengambil alih tugas ini yang seharusnya menjadi tugas Hasan Nasbi, ia sendiri yang mengklarifikasi langsung ke media saat mengundang 7 pemred dan jurnalis senior di kediamannya di Hambalang.

Juga Presiden Prabowo mendatangi Sarasehan Ekonomi Nasional pada 8 April 2025 di Menara Mandiri dan menjelaskan langsung kepada publik dan pelaku usaha mengenai kebijakannya, serta mengklarifikasi keraguan dan kekeliruan persepsi publik terhadap Danantara.

Di situ kita patut apresiasi dan mengacungkan jempol kepada Presiden Prabowo yang mengambil alih langsung beban klarifikasi tersebut.

Namun bagi publik, pelaku usaha, dan investor asing hal ini menyiratkan satu hal yang jelas yakni kegagalan tim humas kepresidenan sehingga tugasnya harus diambil alih langsung oleh Presiden Prabowo sendiri.

Kegagalan Komunikasi Politik yang Sudah Terjadi dan Apa yang Harus Dilakukan?

Di era internet dan AI ketika publik makin terhubung secara digital dan informasi menyebar dalam hitungan detik, kekeliruan komunikasi sekecil apapun bisa berkembang menjadi krisis persepsi yang membesar dan sulit dikendalikan.

Sebab publik dapat membentuk persepsinya sendiri dan inilah yang sulit dikendalikan. Seringkali kita tidak menyadari satu hal bahwa suatu informasi meskipun itu hoax atau salah, namun bila dipercaya jutaan orang akan diyakini sebagai kebenaran.

Hal yang paling sulit ialah membentuk narasi yang mengubah persepsi dan opini publik, inilah yang menjadi tugas paling utama tim humas kepresidenan.

Di titik ini, kita melihat bahwa politik tidak hanya soal kebijakan, tapi soal narasi. Ketika jembatan komunikasi dengan rakyat retak, kekuasaan kehilangan efektivitas dan legitimasinya. Pemerintahan Presiden Prabowo belajar itu dengan cara pahit.

Mundurnya Hasan Nasbi sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) menjadi simbol krisis komunikasi yang mencapai puncaknya.

Ia bukan hanya mundur dari jabatan, tapi dari kegagalan kolektif dalam membangun jembatan kepercayaan dengan rakyat.

Mungkin inilah paradoks terbesar pemerintahan ini: pemimpin yang menang karena kemampuan membentuk narasi yang populer, tapi justru gagal merawatnya ketika sudah berkuasa.

Sayangnya semua kesalahan fatal terkait buruknya komunikasi politik sudah terlanjur terjadi. Dalam demokrasi, komunikasi politik bukan semata soal isi, tetapi bagaimana isi itu didistribusikan dengan etos keterbukaan, dialog, dan kepekaan.

Danantara seharusnya dikawal oleh narasi publik yang akomodatif, dengan partisipasi yang nyata dan pengakuan terhadap luka-luka kepercayaan yang dimiliki masyarakat. Bukannya dibiarkan menjadi isu eksklusif yang kemudian ditelan rumor, sinisme, dan politisasi media sosial.

Di tengah kegaduhan itu, para elite pembela Danantara merespons bukan dengan refleksi, tetapi defensif.

Alih-alih membuka ruang diskusi yang jujur dan empatik, yang terjadi justru pembentukan kubu-kubu: antara yang “pro-pembangunan” dan yang “anti-progres.”

Kritik dibalas dengan labelisasi, pertanyaan dibungkam oleh jargon, dan ketidakjelasan justru dipertegas dengan simbol-simbol yang makin memancing kecurigaan.

Dalam satu momen, Danantara menjadi lambang dari ambisi yang kehilangan jembatan ke rakyatnya.

Tidak ada ruang untuk pembicaraan yang dewasa, karena semuanya serba reaktif dan meletup.

Padahal, sejarah menunjukkan bahwa banyak program brilian mati bukan karena buruknya isi, tetapi karena buruknya komunikasi politik yang mengiringinya.

Hal inilah yang harus segera diperbaiki dan ditangani segera. Seringkali pemimpin dianggap berhasil oleh rakyatnya ataupun mendapatkan pengakuan dunia internasional, bukan semata karena kinerja melainkan juga karena narasi dan media spinning yang bagus sehingga membentuk approval rating dan popularitas yang tinggi.

Seringkali seorang pemimpin diyakini memiliki citra sebagai pemimpin yang kredibel, memiliki integritas, dan juga empati karena kepiawaian kehumasan pemerintah dalam membentuk citra tersebut.

Jika Danantara ingin bertahan, dan jika pemerintah ingin memulihkan kredibilitasnya, maka ada tiga langkah strategis yang tak bisa ditawar:

Pertama, pemerintah harus mempublikasikan secara terbuka mekanisme kerja Danantara.

Hal ini meliputi siapa pengelolanya, bagaimana sistem pengawasan dan audit, apa indikator keberhasilan, dan siapa saja pihak yang berkepentingan.

Jangan hanya tampilkan selebritas ekonomi global sebagai penasihat.

Tampilkan governance structure dan accountability mechanism secara rinci dan berulang.

Hal ini penting agar kekhawatiran publik bahwa Danantara bisa menjadi ladang korupsi ataupun terjadi mismanajemen dapat ditepis.

Transparansi pengelolaan Danantara dapat meyakinkan publik, pelaku usaha, maupun investor asing. Transparansi dan tata kelola yang baik adalah kunci keberhasilan Danantara.

Kedua, kampanye edukasi publik terhadap Danantara dan hindari penggunaan bahasa yang elitis dan sulit dipahami publik.

Komunikasi publik harus menjelaskan bagaimana Danantara berdampak langsung ke rakyat: dari nelayan di Baubau hingga petani di Garut.

Gunakan bahasa yang membumi, bukan jargon teknokratik. Bila perlu, ajak masyarakat sipil, akademisi, dan media independen duduk bersama menyusun narasi bersama.

Juga bisa membuat konten yang terstruktur dan massif di sosial media dengan dihadirkan konten-konten melalui video infografis, talk show interaktif, atau artikel media sosial: Mengapa Danantara penting? Bagaimana ia akan dikelola? Apa manfaatnya untuk petani di desa atau pedagang di pasar?

Dengan konten sosial media yang massif dan dapat diterima publik soal Danantara, dengan sendirinya publik tidak akan bereaksi berlebihan terhadap kehadiran Danantara.

Ketiga, perlunya dialog dan komunikasi publik yang massif kepada calon investor ataupun pelaku usaha dari dunia internasional.

Tidak bisa dipungkiri semua SWF melibatkan kegiatan investasi berskala internasional, bahkan banyak tokoh internasional yang ditunjuk menjadi penasihat Danantara.

Salah satu tokoh yang disoroti oleh dunia internasional ialah mantan Perdana Menteri Thailand, Thaksin Shinawatra.

Thaksin sendiri punya rekam jejak yang kontroversial di Thailand dan punya tudingan miring atasnya, bahkan oposisi terhadap kekuasaan Thaksin dan keluarganya cukup kencang di Thailand.

Namun kalau kita lihat rekam jejaknya sebagai Perdana Menteri Thailand, ia termasuk berhasil dalam mengelola perekonomian Thailand lewat kebijakan One Tambon One Product (OTOP) dan Thaksin berhasil melunasi hutang Thailand ke IMF pada tahun 2003.

Penentangan terhadap Thaksin bersifat sangat politis, sama seperti persekusi pemerintah Malaysia terhadap Anwar Ibrahim dulu sebelum menjadi Perdana Menteri Malaysia pada tahun 2022.

Presiden Prabowo sudah menjelaskan ke publik alasan pengangkatan Thaksin dan ia menjelaskan penentangan terhadap Thaksin Shinawatra bersifat politis dan ia enggan mencampuri urusan dalam negeri Thailand.

Namun tidak semua stakeholder terutama di dunia internasional memahami hal ini, oleh karenanya perlu kampanye kehumasan dan pembentukan narasi yang baik ke dunia internasional.

Seperti membuat dokumenter bahasa Inggris tentang Danantara atau membuat video profil singkat dalam bahasa Inggris yang bisa diakses siapa pun terkait Danantara, juga alasan memilih tokoh-tokoh internasional yang menjadi dewan penasihat.

Bila hal ini dilakukan Danantara akan mendapatkan kredibilitas di dunia internasional.

Terakhir, membentuk tim humas dan juru bicara publik yang kredibel merupakan kunci utama untuk memperbaiki persepsi publik terhadap Danantara.

Proyek seambisius Danantara tak bisa diisi oleh orang-orang yang tidak punya kredibilitas. Juru bicara publik dan manajemen Danantara harus orang-orang dengan rekam jejak kuat dan tak punya beban masa lalu.

Ini bukan hanya soal kompetensi, tapi soal simbolisme: rakyat hanya percaya pada mereka yang tampak bisa dipercaya.

Juga tim humas ini harus merespon reaksi pasar dengan cepat dan konsisten, serta tidak boleh ada narasi yang kabur dan membingungkan.

Konsistensi narasi yang sama diulang berkali-kali jauh lebih dipercaya publik, ketimbang ada 3 humas Danantara namun berbicaranya berbeda-beda sehingga membingungkan publik.

Munculnya Danantara bisa menjadi momentum bagi Indonesia untuk membuktikan bahwa demokrasi dan kebijakan ekonomi progresif bisa berjalan beriringan.

Tapi semua itu mustahil jika pemerintah masih menganggap komunikasi sebagai ritual seremonial belaka.

Lebih dari sekadar alat fiskal, Danantara adalah monumen dari warisan intelektual Prof. Dr. Sumitro Djojohadikusumo—yang percaya bahwa kemandirian ekonomi bangsa dimulai dari pengelolaan aset nasional yang cerdas dan berintegritas.

Bila kegagalan komunikasi terus dibiarkan, bukan hanya proyek ini yang gagal, tapi juga idealisme lintas generasi yang coba diwariskan.

Kegagalan hari ini adalah cermin dari ego sektoral dan ketakutan akan kritik. Jika tidak segera diperbaiki, yang retak bukan hanya narasi tentang Danantara, tapi juga jembatan kepercayaan antara negara dan rakyatnya.

Dan ketika jembatan itu runtuh, yang tersisa hanyalah krisis yang tak mudah diperbaiki.

Irsyad Mohammad
Alumni Ilmu Sejarah Universitas Indonesia dan Pengamat Geopolitik