Menanti Kebangkitan Partai Golkar

KENAPA harus Partai Golkar? Pertanyaan itu selaras dengan rasa penasaran insan politik tanah air, mengingat Partai Golkar selama tiga tahun terakhir mengalami dinamika politik luar biasa. Dari dualisme kepemimpinan Abu Rizal Bakrie dan Agung Laksono, Munaslub Bali 2015 memilih Setya Novanto, jerat Hukum menimpa Setya Novanto hingga Munaslub Jakarta 2017 yang memilih Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum.

Dinamika politik itu juga terkait dukungan Golkar pada Joko Widodo untuk mencalonkan kembali dalam Pilpres 2019. Tolak tarik dukungan untuk Jokowi menyisakan analisa tentang sifat dasar Golkar yang tidak bisa lepas dari kekuasaan yang terbentuk secara sempurna semasa Orde Baru. Bahkan, kebiasaan berada dalam kekuasaan masih terjadi dalam masa kepemimpinan setelahnya, dari Presiden BJ Habibie, Gus Dur, Megawati Soekarto Putri sampai SBY.

Bisa dikatakan sejarah politik Golkar adalah sejarah kekuasaan itu sendiri. Pengalaman bekuasa Golkar selama Soerharto menjadi Presiden RI, telah dan akan menjadikannya terus melekat pada kekuasaan itu sendiri. Pasca Pilpres 2014 yang gagal mengantarkan Prabowo-Hatta menjadi Presiden pun, ternyata tidak butuh waktu lama untuk merajut koalisi dengan pemerintahan Jokowi-JK. Apalagi Jusuf Kalla yang notabene mantan Ketua Umum Partai Golkar, telah menjadikan Golkar mempunyai banyak alasan untuk lebur dalam pemerintahan.

Baca Juga: Prospek Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar

Jika pada akhirnya Pilpres 2019 nanti menghasilkan presiden terpilih bukan yang didukung Golkar, pada proses selanjutnya akan ada banyak alasan lagi untuk menjadikan Golkar melebur pada presiden terpilih. Dukungan Golkar pada Pilpres 2019 juga akan menjadikan Golkar tetap berada pada watak aslinya sebagai yang biasa berada dalam kekuasaan.

Golkar akan terus bangkit meski telah mengalami banyak tekanan seperti yang terjadi pasca penetapan Setya Novanto sebagai tersangka oleh KPK. Kebangkitan Golkar adalah watak asli yang lihai untuk merebut dan jika tidak mungkin melebur pada kekuasaan yang ada.

Setelah BJ Habibie, kader Golkar belum pernah berhasil sebagai Presiden, terakhir Jusuf Kalla yang spesialis menanh dalam posisi wapres, pertama dengan SBY dan kedua dengan Jokowi. Tapi setiap suksesi kepemimpinan nasional, Golkar selalu mengambil peran penting dalam berjalannya kekuasaan. Baik menempati posisi di eksekutif maupun legislatif.

Uniknya, kebiasaan konflik di Golkar menelorkan enam partai politik, yakni Partai Musawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), Hanura, Gerindra dan Nasdem.

Partai MKGR berdiri pada 27 Mei 1998, didirikan oleh Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia era orde baru, Mien Sugandhi. Namun partai ini sekarang tak pernah terdengar lagi. Partai MKGR terakhir ikut pemilu pada 1999, yakni pemilu pertama era reformasi.

PKPI dimotori oleh mantan politisi Golkar Edi Sudrajat dan Hayono Isman. Nama terakhir, Hayono, kini menjabat anggota Dewan Pembina Partai Demokrat. Pada Kongres III PKPI di Jakarta tahun 2010, Letnan Jenderal Purnawirawan Sutiyoso terpilih menjadi Ketua. PKPI lolos mengikuti Pemilu 2014, namun tak lolos ke DPR.

PKPB yang berdiri pada 9 September 2002. PKPB pernah mendeklarasikan putri Presiden Soeharto, Siti Hardijanti Rukmana atau Mbak Tutut, sebagai calon presiden.

Hanura dan Gerindra lahir pasca konvensi calon presiden Golkar pada 2004. Saat itu konvensi –yang juga diikuti Prabowo– dimenangkan oleh Wiranto dan ia maju sebagai calon presiden dari Golkar pada Pemilu 2004. Ironisnya, Wiranto harus kalah dari sesame kader Golkar, Jusuf Kalla yang saat itu maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono.

Wiranto kemudian keluar dari Golkar dan mendirikan Hanura pada 21 Desember 2006, sedangkan Prabowo mendirikan Gerindra pada 6 Februari 2008. Kedua partai yang menjadi kendaraan politik Wiranto dan Prabowo itu lolos menjadi peserta Pemilu 2009, bahkan berhasil lolos ke parlemen.

Terakhir, NasDem yang dilahirkan oleh Surya Paloh, yang juga merupakan peserta konvensi Golkar 2004 bersama Wiranto, Prabowo, Aburizal Bakrie (Ical), dan Akbar Tandjung. Paloh mundur dari Golkar dan mendirikan NasDem pada 26 Juli 2011.

Untungnya pasca 2011 Golkar tidak pernah lagi melahirkan partai baru, meski terjadi turbulensi politik luar biasa, terutama tarikan pucuk pimpinan partai antara Abu Rijal Bakrie dan Agung Laksono, terpilihnya Setya Novanto dengan segala konsekuensi politiknya berupa tarik ulur ketua DPR RI hingga mundur karena terjerat kasus e-KTP.

Nah, Golkar dalam masa kepemimpinan Ir. Airlangga Hartarto menamakan dirinya sebagai ‘bangkit, bersih dan tangguh’ yang ditengarai sebagai anti tesa dari Golkar era Setya Novanto, yang berharap bisa mengembalikan kejayaan Golkar. Pasalnya Golkar terpuruk di urutan ketiga dalam survei SRMC (Oktober:2017) setelah PDI-P dan Gerindra seiring kasus yang menimpa Setya Novanto. Fakta ini melecut Golkar harus berbenah diri untuk bisa meraih simpati rakyat.

Terkait hal tersebut, kehadiran Airlangga sebagai sosok pemimpin menjadi faktor paling penting yang dilihat masyarakat terhadap Partai Golkar. Ketika sosok Setya Novanto yang sedang memiliki masalah hukum digantikan Airlangga Hartarto yang cenderung bersih dan merupakan pembantu presiden maka hal tersebut memunculkan antusiasme masyarakat terhadap partai ini.

Inilah yang sangat terbaca pada survei 7-13 Desember 2017 yang dilakukan oleh SMRC telah menempatkan Golkar pada posisi kedua setelah PDI-P, dengan jawaban responden atas pertanyaan; “Jika Jokowi kader PDIP menjadi calon presiden Golkar pada Pemilu 2019, apakah ibu/bapak akan memilih Partai Golkar dan anggota DPR dari Partai Golkar?”

Sebanyak 33,4 persen responden menjawab ya. 38,3 persen menjawab tidak dan 28,3 persen menyatakan tidak tahu. Yang mendukung Jokowi sebagai calon presiden (pada Pemilu 2019) mampu mendongkrak pilihan terhadap Golkar.

Dalam nalar marketing politik, pilihan tiga kata tersebut menjadi lumrah, agar memori publik bisa diputar ulang dan jika mungkin dinaikkan hingga menempatkan Golkar pada posisi sebelumnya. Strategi ini merupakan keniscayaan sekaligus kebutuhan Golkar untuk tetap bisa bersaing dalam bursa politik tanah air; Pilkada 2018, Pileg 2019 dan Pilpres 2019.

Akankah itu berhasil? Ini sangat tergantung pada para politisi Golkar dari pusat hingga ke daerah. Boleh jadi mirip yang terjadi Golkar dalam masa kepemimpinan Ir. Akbar Tandjung yang publik sudah terlanjur apatis kepada Golkar karena warisan orde baru. Tapi, tangan dingin Akbar Tandjung bisa menjadikan Golkar sebagai juara dalam pemilu 2004, lewat mekanisme konvensi presiden Partai Golkar.

Nampaknya kita belum bisa mastikan produk politik Golkar yang bisa menarik simpati publik. Apakah jargon ‘bangkit, bersih dan tangguh’ akan sangat membantu membalikkan memori publik yang sudah terkoyak karena kasus hukum yang menjerat Setya Novanto? Ini akan kita perhatikan dan tunggu dalam jagat politik nasional.

Golkar dalam masa Airlangga mempunyai tantangan sangat berbeda dengan masa sebelumnya. Pemilih sudah makin cerdas dalam menentukan suara politik mereka untuk menunjuk partai. Jumlah pemilih yang notabene akan bertambah dengan usia muda yang sering diasosiasikan generasi millineal itu, juga merupakan tantangan tersendiri bagi Golkar.

Generasi millenial itu, konon akan sangat dinamis dalam menentukan pilihan politiknya. Mereka adalah generasi yang serba cepat menerima pesan sekaligus memproduksi gagasan lewat kebiasaan berselancar dalam dunia maya. Mereka juga bisa jadi merupakan kelompok politik tersendiri seiring kemunculan partai yang notabene mengasosiaskan diri sebagai kids zaman now.

Inilah yang pada gilirannya, membaca politik Golkar menjadi menjadi menarik dan inspiratif. Golkar sebagai partai tua dengan segudang pengalaman boleh jadi akan menghadirkan kejutan politik. Tapi tidak menutup kemungkinan, Golkar juga akan larut dalam posisinya sekarang ketika tidak ada terobosan isu dan manajemen partai.

Saya berharap pertanyaan kenapa harus partai Golkar bisa terjawab. Karena Golkar merupakan aset bangsa yang pernah memberikan jasa besar pada pembangunan republik ini. Banyak tokoh dan pemimpin negeri ini lahir dari Golkar, meski banyak pula, maaf, para pesakitan hukum berasal dari Golkar.

Golkar dalam genggaman tangan Airlangga Hartarto idealnya bisa memberikan arah pada masyarakat tentang apa yang akan dilakukan untuk pembangunan pro rakyat. Dan bisa menjadi cetak biru bagi kebangkitan kembali Golkar dalam jagat politik tanah air.

Semoga saja.

Oleh : Muhtar S. Syihabuddin, Pengamat Politik, Alumnus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta