Job Fair Internasional Garut 2026, Perluas Akses Kerja ke Luar Negeri dengan Aman

AKURAT.CO Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan sembilan perguruan tinggi di wilayah Garut dan Tasikmalaya, dalam memperkuat kolaborasi membangun ekosistem penyiapan serta penempatan pekerja migran yang kompeten, profesional, dan terlindungi.

Kerja sama ini sekaligus sebagai pembukaan Job Fair Internasional Garut 2026, di Lapangan Pendopo Kabupaten Garut. Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Garut Abdusy Syakur Amin, jajaran pemerintah daerah, perwakilan perguruan tinggi, serta mitra perusahaan yang terlibat dalam penyediaan peluang kerja internasional.

Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Mukhtarudin, mengatakan penyelenggaraan Job Fair Internasional Garut 2026 merupakan bagian dari sinergi pemerintah pusat dan daerah bersama seluruh pemangku kepentingan, untuk memperluas akses masyarakat terhadap informasi dan kesempatan kerja di pasar internasional.

Baca Juga: Calo dan Pungli Rekrutmen Kerja Bakal Disikat

Menurutnya, kegiatan tersebut tidak sekadar mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan, tetapi juga menjadi sarana edukasi agar masyarakat memahami secara utuh mekanisme bekerja ke luar negeri melalui jalur resmi.

"Ini bagian daripada sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, juga termasuk stakeholder terkait, untuk memberikan informasi yang jelas dan masif kepada masyarakat tentang peluang kerja di luar negeri, mekanisme proses kalau mau bekerja ke luar negeri, maupun negara-negara mana yang boleh untuk ditempatkan atau bekerja," kata Mukhtarudin dalam keterangannya, Sabtu (14/11/2026).

Masyarakat Garut, Kota Tasikmalaya, dan Kabupaten Tasikmalaya, harus memperoleh informasi yang akurat dan objektif mengenai negara tujuan penempatan, sektor pekerjaan, persyaratan, mekanisme keberangkatan, hingga prosedur pelindungan pekerja migran.

Pemahaman tersebut penting untuk membangun kesadaran masyarakat tentang migrasi aman sekaligus mencegah praktik penempatan pekerja migran secara nonprosedural.

Baca Juga: Perbedaan Surat Keterangan Kerja dan Paklaring, Apa Saja Fungsinya?

Dia pun mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan dari calo atau oknum yang menjanjikan keberangkatan cepat, tanpa proses, tanpa pelatihan, dan tanpa persyaratan yang jelas, dengan iming-iming gaji besar.

"Kalau ada tawaran-tawaran seperti itu, masyarakat harus waspada dan jangan diikuti. Karena ujung-ujungnya adalah penempatan nonprosedural, tidak jelas berangkatnya kapan, kemudian kerjanya di mana tidak jelas, negaranya pun tidak jelas. Sehingga ini bisa berujung kepada tindak pidana perdagangan orang," ujarnya.

Karena itu, Kementerian P2MI mendorong penguatan kolaborasi dengan pemerintah daerah mulai dari kabupaten, kota, kecamatan hingga desa. Keterlibatan seluruh unsur pemerintahan tersebut dinilai penting agar informasi mengenai migrasi aman dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas, khususnya di daerah kantong pekerja migran.