Wamensos Tegaskan Program Sekolah Rakyat Harus Dikawal dari Hulu ke Hilir

AKURAT.CO Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, menegaskan bahwa penyelenggaraan Sekolah Rakyat harus dikawal dari hulu ke hilir sebagai program prioritas pemerintah.
Untuk itu, pengawasan dan evaluasi harus berjalan simultan guna memastikan program berjalan lancar dan menghadirkan manfaat nyata bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera.
"Sekolah Rakyat harus dikawal sebagai Program Strategis Nasional," ujar Agus Jabo sebagai respons terhadap hasil evaluasi 14 Sekolah Rakyat permanen, dikutip Jumat (11/9/2026).
Baca Juga: Agus Jabo Semangati Siswa Sekolah Rakyat: Kesedihan Kalian Harus Jadi Energi untuk Bangkit
Dia mengatakan, hasil pemantauan tidak boleh berhenti pada laporan, tetapi ditindaklanjuti melalui keputusan dan langkah penyelesaian yang jelas, terukur, serta dapat dipantau hingga tuntas.
Pemantauan terhadap 14 titik Sekolah Rakyat permanen tersebut mencakup sejumlah aspek penyelenggaraan. Di antaranya perizinan dan legalitas, sarana dan prasarana, sumber daya manusia, peserta didik, operasional, serta pengawasan.
Hasil pemantauan memberikan gambaran pola persoalan yang muncul dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat permanen. Pola tersebut kemudian digunakan sebagai dasar pemetaan masalah, keputusan yang diperlukan, penanggung jawab, hingga batas waktu penyelesaian.
"Dari situ kemudian kita bisa memiliki rekomendasi-rekomendasi, apa masalahnya, apa akar masalahnya, apa keputusan yang diperlukan, siapa penanggung jawabnya, kapan harus diselesaikan, bagaimana mekanisme pemantauannya," ujarnya.
Pola kerja tersebut penting, karena Sekolah Rakyat sebagai Program Strategis Nasional memiliki tantangan yang masih sangat besar. Saat ini misalnya, Sekolah Rakyat baru menampung sekitar 43.000 anak dari sekitar 4,1 juta anak yang belum sekolah, tidak sekolah, maupun putus sekolah.
Untuk memastikan hasil pemantauan berdampak terhadap penyelenggaraan program, Agus Jabo menyampaikan tujuh pesan kepada Gugus Tugas Pengendalian Sekolah Rakyat.
Pertama, masa transisi menuju Sekolah Rakyat Permanen harus menjadi perhatian khusus. Kedua, pengelolaan keuangan dan aset harus menjadi prioritas pengendalian. Ketiga, jangan menunggu masalah menjadi temuan. Keempat, harus ada mekanisme eskalasi atas permasalahan yang tidak dapat diselesaikan di tingkat satuan kerja.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini
Terpopuler
- 1Trump Akui AS Kembali Serang Iran, Sistem Pertahanan Udara Dihancurkan dalam Hitungan Menit
- 2Moto3 Qatar, Hiroshi Aoyama Terima Penalti Veda Ega Pratama, Tegaskan 'Feeling' Pembalap Bagus
- 3Jadwal MotoGP Qatar 2026 Terbaru, Cek Jam Tayang Sprint Race dan Balapan Utama
- 4Arab Saudi Ikuti Jejak Timnas Indonesia, Batalkan Laga Melawan Yordania
- 5Kalender Jawa 6 November 2026: Weton Jumat Pahing, Wataknya Dikenal Gigih dan Ambisius
- 6KPK Sita Rp2 Miliar dari Dirut KAI Bobby Rasyidin dalam Korupsi Digitalisasi SPBU
- 7Kapten Melbourne Victory Lompat Pagar, Labrak Suporter Usai Timnya Dipermalukan Persib
- 8Ditekan Anggota Kongres, Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth Tegaskan Menolak Pemakzulan
- 9Prabowo Terima Surat Kepercayaan 11 Duta Besar LBBP Negara Sahabat, Ini Daftarnya
- 10Istana: Penyadapan yang Dilakukan Listyo Sigit Mengarah Perbuatan Makar








