Pemerintah Kirim Tiga Surpres ke DPR, Ada Calon Gubernur BI, OJK dan Dubes

AKURAT.CO Pemerintah mengirim tiga surat presiden (surpres) kepada pimpinan DPR untuk diproses sesuai mekanisme yang berlaku.

Tiga surpres tersebut berkaitan dengan pengisian sejumlah jabatan strategis, mulai dari gubernur Bank Indonesia (BI), komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga calon duta besar.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, mengatakan, penyerahan surpres dilakukan atas arahan langsung Presiden Prabowo Subianto.

Sebelum menyerahkan surat, pemerintah terlebih dahulu berkoordinasi dengan pimpinan DPR.

"Hari ini, atas petunjuk dari bapak presiden, secara resmi kami diutus dan ditugaskan untuk menyerahkan beberapa surpres ke DPR," katanya, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (10/8/2026).

Baca Juga: Habiburokhman Bantah Isu Surpres Pergantian Kapolri Sudah Masuk DPR

Menurut Prasetyo, koordinasi telah dilakukan bersama Ketua DPR, Puan Maharani; dan Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad. Setelah koordinasi, pemerintah secara resmi menyerahkan sejumlah surpres kepada parlemen.

"Kami sudah berkoordinasi dengan pimpinan DPR, dengan Ibu Puan, dengan Pak Dasco, dan sudah secara resmi kami serahkan beberapa surpres," ujarnya.

Adapun surpres pertama berkaitan dengan calon gubernur BI. Dalam surat tersebut, pemerintah juga mengajukan calon pengganti deputi gubernur senior serta deputi gubernur BI.

"Yang pertama adalah surpres mengenai calon definitif gubernur Bank Indonesia. Beserta dengan calon pengganti untuk deputi senior dan calon pengganti untuk deputi gubernur karena jumlahnya kan berkurang satu," jelas Prasetyo.

Surpres kedua berkaitan dengan calon komisioner OJK. Sementara, surpres ketiga berisi daftar nama calon duta besar Indonesia untuk negara-negara sahabat.

Baca Juga: Presiden Prabowo Ajukan Destry Damayanti sebagai Calon Tunggal Gubernur BI

"Yang kedua adalah surpres komisioner OJK. Yang ketiga adalah surpres calon-calon duta besar untuk negara-negara sahabat," kata Prasetyo.

Penyerahan tiga surpres tersebut dilakukan bersamaan dengan rapat koordinasi antara pemerintah dan DPR.

Setelah diserahkan, proses selanjutnya akan mengikuti mekanisme yang berlaku di DPR sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

"Itu yang dapat kami laporkan. Sekalian rapat koordinasi sekaligus kami menyerahkan surpres secara resmi kepada DPR. Untuk selanjutnya kami serahkan mekanisme ke Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku," Prasetyo menjelaskan.