KSAD: Tak Ada Instruksi Langsung dari Petinggi TNI untuk Bubarkan Nobar 'Pesta Babi'

AKURAT.CO Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), Maruli Simanjuntak, menegaskan pembubaran nonton bareng (nobar) film 'Pesta Babi' merupakan permintaan pemerintah daerah (pemda) setempat.

Di mana isi film tersebut memang terdapat narasi TNI mengamankan dan ikut membantu proyek food estate yang tengah digarap di Papua Barat. Dia pun menceritakan bahwa program tersebut merupakan cetusan pemerintah untuk kemaslahatan masyarakat.

"Ya orang mempunyai pendapat ya silakan aja, tapi saya juga berani bilang bahwa program kami juga banyak. Itu pendapat-pendapat orang bahwa seolah-olah kita mempekerjakan begitu kan bukan, bukan kepentingan TNI. Itu kan cadangan untuk negara," kata Maruli kepada wartawan, usai rapat bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/5/2026).

Baca Juga: Link Gratis Nonton Film Dokumenter Pesta Babi, Simak Syarat dan Ketentuannya

"Silakan tanya ke yang punya program, kami meyakinkan program itu berjalan, tidak ada yang tersakiti," tambahnya.

Dia menjelaskan, TNI justru hadir di sana juga untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari. 

"Kalau dilihat mungkin teman-teman belum pernah lihat ke sana ya, itu masyarakat di sana ada yang tidak punya air bersih, ada sekolahnya juga tidak sekolah. Ya kami justru banyak hadir ke sana banyak membantu mereka. Ya, mungkin ya coba aja apa namanya ya komunikasi langsung dengan orang-orang di sana," bebernya.

"Kelompok-kelompok masyarakat yang terpencil-terpencil yang selama ini ngambil airnya ke sungai. Sungainya juga pasti jorok lah sudah zaman sekarang ini," imbuh Maruli.

Dia menegaskan, tidak ada instruksi langsung dari petinggi TNI untuk membubarkan nobar film tersebut. Terlebih pihak pemda menilai kegiatan itu bisa berujung pada keributan.

Baca Juga: Cara Dapat Link Akses Nonton Film Dokumenter Pesta Babi Gratis!

"Ya itu, itu kan memang coba saja ditanya yang jelas ya, karena ada pembubaran kan dari pemerintah daerah untuk keamanan wilayah. Itu kan tanggung jawabnya apa namanya koordinator wilayah, antara, antara pejabat pemerintahan di sana menganggap ada risiko keributan. Ya kan itu mereka, tidak ada instruksi langsung kok," tegasnya.

Maruli juga menyebut pembubaran oleh pemda setempat merupakan hal wajar, karena dia menilai isi film tersebut juga belum tentu benar.

"Mereka kan berwenang untuk mengamankan wilayah, gitu loh, mengamankan siswa-siswanya. Karena tingkat kebenarannya dari film ini juga kan belum tentu benar," tutup Maruli.