Akurat Logo

Temui Dasco di DPR, Menhan Sjafrie: Saya Tidak Berniat dan Tidak Berminat Bahas Cawapres

Putri Dinda Permata Sari | 19 November 2026, 16:12 WIB
Temui Dasco di DPR, Menhan Sjafrie: Saya Tidak Berniat dan Tidak Berminat Bahas Cawapres
Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, usai menemui Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, Kamis (19/11/2026). - Akurat.co/Putri Dinda Permata Sari

AKURAT.CO Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, membantah membahas politik maupun bursa calon wakil presiden saat menemui Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Sjafrie menyebut pertemuannya dengan Dasco membicarakan urusan pertahanan. Khususnya rencana revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Hal itu disampaikan Sjafrie ketika ditanya wartawan mengenai kemungkinan adanya pembahasan bursa cawapres dalam pertemuan tersebut.

"Tidak ada pembahasan yang menyangkut hal itu ya. Saya juga tidak berniat dan tidak berminat untuk membahas itu," katanya usai pertemuan.

Sjafrie menjelaskan, agenda pertemuan berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pembantu presiden di bidang pertahanan.

Baca Juga: Menhan Sjafrie Mendadak Temui Dasco di DPR, Ada Apa?

Sjafrie juga menyebut dirinya menjalankan tugas sebagai Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional yang terus berkomunikasi dengan Dasco maupun Ketua Komisi I DPR, Utut Adianto.

"Yang saya bahas adalah peran, tugas, fungsi saya selaku Menteri Pertahanan dan selaku pembantu presiden di bidang pertahanan dan juga saya selaku Ketua Dewan Pertahanan Nasional, Ketua Harian yang berkomunikasi terus dengan Pak Sufmi Dasco dan juga berkomunikasi dengan ketua Komisi I," jelasnya.

Sjafrie juga menjelaskan maksud menemui Dasco dan Utut adalah untuk membahas rencana penyempurnaan UU Pertahanan.

Ia menilai regulasi tersebut perlu diperbarui agar dapat mengakomodasi perkembangan strategi dan kebutuhan pertahanan nasional.

Dalam pertemuan, Sjafrie turut menyampaikan rencana pembentukan kelompok kerja bersama Komisi I DPR untuk merumuskan revisi undang-undang tersebut.

Halaman:
Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.