Bukan Ditutup, Mendes Minta Izin Pendirian Ritel Modern Baru di Desa Disetop

AKURAT.CO Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), Yandri Susanto, menegaskan dirinya tidak mengusulkan agar ritel modern ditutup. Namun dia meminta agar izin pendirian minimarket-minimarket baru di desa dihentikan.

Menurutnya, ini menjadi upaya pemerintah dalam menghidupkan unit usaha warga desa yang tengah dibangun maupun yang telah lama berjalan dan terafiliasi dengan program prioritas Pemerintah, yaitu Koperasi Desa Merah Putih.

Sebab, pihaknya menerima keluhan masyarakat yang merupakan para pedagang toko kelontong di desa yang kalah bersaing dengan jaringan ritel modern, dan ekspansinya masuk hingga ke pelosok-pelosok desa.

Baca Juga: Hendri Satrio: Pernyataan soal Ritel Modern Perlu Dilihat Secara Utuh

"Saat di Komisi V itu saya sampaikan, untuk minimarket-minimarket seperti Indomaret, Alfamart, silahkan jalan. Saya tidak pernah mengusulkan untuk ditutup. Yang saya minta ditutup itu izin baru. Jangan sampai minimarket ini ke desa-desa, dan mematikan usaha-usaha rakyat di desa," kata Yandri dalam keterangannya, Rabu (25/2/2026).

Pemerataan ekonomi desa ini sejalan dengan Asta Cita ke-6 Presiden Prabowo. Di mana berbagai pemangku kepentingan punya komitmen kuat terkait membangun Indonesia dari level bawah, dengan memanfaatkan program Kopdes Merah Putih.

Dia menuturkan, keuntungan Kopdes itu sekurang-kurangnya sebesar 20 persen menjadi Pendapatan Asli Desa (PAD) dan Sisa Hasil Usaha (SHU), yang semua itu nantinya kembali dikelola dan dimanfaatkan untuk rakyat di desa. 

Di samping itu, desa dan kelurahan dinilai memiliki peran yang sangat penting dan strategis, karena berada di garis depan pembangunan dan berhadapan langsung dengan masyarakat. "Sekarang, dalam rangka pemerataan ekonomi, Koperasi Desa Merah Putih adalah alat jitu dan akurat, untuk memastikan pemerataan itu benar-benar ada," jelasnya.

Baca Juga: Komisi V DPR Bantah Setujui Ritel Modern Ditutup Demi Kuatkan Kopdes Merah Putih

Untuk mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan kolaborasi dari seluruh elemen masyarakat dan pemerintahan dalam besinergi memanfaatkan peluang demi kuatnya ekonomi di desa.

Dengan salah satu tujuan ialah mencegah terjadinya urbanisasi dan dampak buruk sosial yang lain. Salah satu dampak yang nyata seperti negara Jepang yang rakyatnya banyak melakukan urbanisasi, yang mengakibatkan demografi penduduk yang tak seimbang.

"Presiden kita semua, Pemerintah Daerah, Pak Kades, Pak Camat, semua harus berpihak kepada masyarakat desa. Dengan melakukan afirmasi dan peluang-peluang bisnis yang bisa diambil oleh masyarakat desa," tegasnya.