Akurat

Kemendukbangga Gelar Rakornas Pastikan Kelancaran Program MBG untuk Ibu Hamil dan Balita

Ayu Rachmaningtyas Tuti Dewanto | 12 Februari 2026, 21:14 WIB
Kemendukbangga Gelar Rakornas Pastikan Kelancaran Program MBG untuk Ibu Hamil dan Balita

AKURAT.CO Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Program Bangga Kencana Tahun 2026.

Rakornas ini untuk memperkuat sinergi nasional dan menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah dalam mengoptimalkan pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana sebagai fondasi terwujudnya Indonesia Emas 2045.

Menteri Kemendukbangga, Wihaji, mengatakan Rakornas ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dengan berbagai kebijakan pendudukan dan pembangunan keluarga.

Baca Juga: Menko Zulhas: MBG Butuh 82,9 Juta Telur dan Ikan per Hari

Salah satunya menggaungkan kembali Peraturan Presiden (pepres) Nomor 115 tahun 2025 menetapkan Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk ibu hamil, menyusui, dan balita non-PAUD guna mengatasi stunting.

"Kita diminta untuk mendistribusikan MBG untuk ibu hamil, ibu menyusui, balita non PAUD yang nantinya menjadi salah satu tugas dari para tim pendamping keluarga yang berada di Indonesia," kata Wihaji, di Auditorium BKKBN, Jakarta, Kamis (12/2/2026).

"Termasuk hal-hal yang berkenaan dengan peta jalan pembangunan kependudukan yang nanti bersama-sama dengan pemerintah daerah," ucapnya.

Dia menegaskan, visi misi presiden adalah visi misi kementerian. Untuk itu, pihaknya akan terus mendukung program Presiden Prabowo Subianto agar bisa berjalan lancar. 

"Nanti mendeliver program-program bapak presiden melalui kementerian kita. Karena saya pembantu Presiden, saya sampaikan tidak ada visi-misi Menteri, yang adalah visi-misi Presiden," ucapnya.

Baca Juga: Prabowo Terima Laporan Stimulus Kuartal I 2026, Realisasi MBG Tembus Rp60 Triliun

Dalam keberhasilan suatu program dan kebijakan, harus dilakukan secara komperhensif dan bekerja sama lintas kementerian dan lembaga terkait. 

"Saling support tidak hanya Kementerian kita tapi juga kementerian yang terkait nanti bersama-sama karena ini berkenaan dengan kebijakan kependudukan. Kebijakan Kependudukan itu mesti komprehensif yang tadi semangatnya adalah dua memastikan stabilitas demografi, ketahanan demografi, kemudian ketahanan keluarga," tuturnya.

Rakornas ini diikuti oleh seluruh kepala dinas Organisasi Perangkat Daerah Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (OPDKB) dari 514 kabupaten kota dan 38 provinsi.

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.