Tim Penanganan Banjir Pulau Jawa Mulai Dibentuk
AKURAT.CO Pemerintah tengah mematangkan pembentukan tim khusus untuk menangani persoalan banjir di Pulau Jawa. Meski belum diumumkan secara resmi, pembahasan awal disebut sudah dilakukan lintas kementerian.
"Secara informal pertemuan sudah. Minggu malam juga kami sudah ada pertemuan awal. Dan, sebenarnya ini kan juga bukan sesuatu yang mulai dari nol ya," kata Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, kepada wartawan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/1/2026).
Dia menjelaskan, sejumlah kementerian telah memiliki rencana dan desain penanganan banjir yang bersifat menyeluruh dari hulu hingga hilir. Upaya tersebut kini diarahkan agar terintegrasi dalam satu kerangka penanganan nasional.
"Karena ternyata juga di beberapa kementerian itu sudah ada rencana-rencana atau desain-desain untuk mencari penyelesaian secara terintegralistik dari hulu ke hilir," ujarnya.
Prasetyo juga menyinggung bencana longsor yang kembali terjadi di Cisarua, Bandung Barat, yang menelan korban jiwa. Menurutnya, peristiwa tersebut menjadi pengingat pentingnya langkah antisipatif terhadap dampak perubahan iklim.
"Kami juga sekali lagi turut berdukacita kembali terjadi longsor di Cisarua, Bandung Barat yang menyebabkan satu korban," ucapnya.
Ke depan, tim yang dibentuk pemerintah akan difokuskan tidak hanya pada penanganan banjir, tetapi juga mitigasi perubahan iklim dan cuaca ekstrem, termasuk penguatan sistem peringatan dini.
Baca Juga: Kemensos Salurkan Santunan Rp4 Miliar untuk Ahli Waris Korban Meninggal Bencana Banjir di Aceh
"Nah ini juga bagian dari yang ke depan kita diminta tim untuk bagaimana mengantisipasi perubahan iklim, perubahan cuaca. Termasuk edukasi kepada masyarakat, early warning system dari hulu sampai ke hilir," jelas Prasetyo.
Selain itu, pemerintah juga menaruh perhatian pada dampak banjir terhadap infrastruktur transportasi, khususnya jalur kereta api di wilayah utara Jawa. "Jadi ada 16 titik di utara Jawa jalur kereta api yang setiap curah hujan tinggi akan tergenang, ini mengganggu layanan masyarakat yang menggunakan jasa transportasi kereta api," katanya.
Dia menegaskan, pemerintah menginginkan penanganan banjir dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi agar tidak lagi bersifat parsial.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
