PBNU Nilai Gus Yahya Tak Serius Jalani Kesepakatan Islah di Lirboyo

AKURAT.CO Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menilai Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya tidak konsisten dalam menjalankan kesepakatan islah yang telah dicapai bersama para kiai di Lirboyo. Penilaian tersebut disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal PBNU, Sulaiman Tanjung.

Sulaiman menyoroti pernyataan Gus Yahya dalam acara peluncuran Badan Gizi Nasional (BGN) di Jawa Tengah pada Selasa (30/12/2025). Dalam acara tersebut, Gus Yahya menyebut Amin Said Husni sebagai Sekretaris Jenderal PBNU.

Menurut Sulaiman, pernyataan itu bertentangan dengan sikap Gus Yahya sebelumnya usai keluar dari kediaman Rais Aam PBNU. Saat itu, Gus Yahya menyampaikan bahwa proses islah telah berjalan dan posisi Sekjen PBNU tetap dijabat oleh Saifullah Yusuf atau Gus Ipul.

Baca Juga: Gus Yahya Resmikan 69 SPPG di Batang, Rais Aam PBNU Tak Diajak?

“Ini yang kami sayangkan. Keluar dari rumah Rais Aam menyampaikan pesan islah dan menyebut Sekjen kembali ke Gus Ipul. Tetapi dalam forum publik di Jawa Tengah justru menyebut nama lain. Ini menunjukkan ketidakkonsistenan sikap,” ujar Sulaiman Tanjung, Rabu (31/12/2025).

Ia menegaskan, persoalan tersebut bukan berkaitan dengan individu tertentu, melainkan menyangkut etika organisasi dan kesungguhan dalam menjaga kesepakatan islah. Dalam tradisi NU, kata dia, islah bukan sekadar pernyataan di ruang publik, tetapi komitmen moral yang harus tercermin dalam tindakan nyata.

“Kalau pernyataan berubah-ubah, publik tentu menilai bahwa tidak ada iktikad islah yang sungguh-sungguh. Padahal para kiai sudah berusaha keras meredakan situasi melalui berbagai pertemuan,” tegasnya.

Sulaiman juga menyinggung peran Rais Aam PBNU yang dinilainya sangat fundamental dalam tata kelola organisasi. Ia menegaskan bahwa agenda besar jam’iyyah, termasuk muktamar, tidak dapat dilepaskan dari otoritas Rais Aam.

Baca Juga: Haji Khusus 2026 Terancam Gagal Berangkat Secara Massal, Ini Sebabnya

“Muktamar itu tidak bisa diselenggarakan tanpa peran dan persetujuan Rais Aam. Karena itu, setiap langkah yang mengabaikan posisi Rais Aam sama saja dengan mengabaikan konstitusi dan tradisi NU,” ujarnya.

Ia berharap seluruh pihak dapat menahan diri, bersikap konsisten, dan menghormati struktur serta keputusan ulama demi menjaga persatuan dan marwah Nahdlatul Ulama sebagai organisasi keagamaan terbesar di Indonesia.