Mantan Ketum PBNU Said Aqil Siroj: Izin Tambang dari Jokowi untuk NU adalah Kutukan

AKURAT.CO Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj menilai izin pengelolaan tambang yang diberikan pemerintah kepada NU justru membawa lebih banyak mudarat.

Izin itu diberikan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo melalui PP Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Dalam siniar Madilog Forum Keadilan yang tayang di YouTube pada Rabu (10/12/2025), Said mengaku awalnya menyambut baik keputusan tersebut.

“Setelah melihat, dengan betul-betul saya merenung dengan objektif, saya menyimpulkan mudaratnya lebih besar,” ujarnya.

Said menyebut dampak paling terasa adalah munculnya ketegangan internal di PBNU, terutama antara Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) dan Sekjen PBNU Saifullah Yusuf (Gus Ipul). Ia menyebut dinamika tambang menjadi salah satu sumber gesekan tersebut.

Ia lalu membandingkan persoalan tambang di berbagai negara yang berujung konflik.

“Kalau kita lihat, di negara Bolivia, Venezuela, Nigeria, yang tadinya bersatu, kompak, perang saudara gara-gara tambang,” ungkapnya.

Baca Juga: Usai Digulingkan Syuriyah PBNU dari Jabatan Ketum, Gus Yahya Surati Menkumham

Said juga mengungkap dua kemungkinan motif di balik pemberian izin tambang kepada ormas keagamaan.

“Secara positive thinking, barangkali itu merupakan tanda penghargaan negara kepada ormas yang berjuang sebelum kemerdekaan Indonesia. Tapi secara negative thinking, bisa dikatakan jebakan. Jebakan sehingga ormas ini akhirnya nanti lumpuh, tidak mampu memberikan kritik, masukan, rekomendasi yang agak tajam terhadap pemerintah,” ujarnya.

Menurut Said, pendirian NU sejak awal tidak dimaksudkan untuk membangun bisnis atau mengumpulkan kekayaan. Ia mengingatkan bahwa ketika struktur tertinggi ormas justru sibuk dengan urusan tambang, maka fokus organisasi akan bergeser.

“Nanti kalau sudah ada tambang, dan komisaris utamanya itu Rais Aam, dirutnya itu ketua umum, nanti 90 persen pikirannya ke sana semua. Agama, persaudaraan, budaya, sosial, hilang semua nanti,” katanya.

Said menilai apa yang awalnya dianggap sebagai peluang ternyata berubah menjadi beban besar. Ia bahkan menyebut konsesi tambang itu telah menjadi kutukan.

Baca Juga: KH Said Aqil Minta PBNU Kembalikan Konsesi Tambang: Lebik Banyak Madharatnya

Selain menggerus fokus organisasi, ia mengeluhkan respons warganet yang semakin meremehkan NU setelah isu tambang mencuat. Menurutnya, sebagian warganet bahkan menilai NU bukan lagi ormas keagamaan.

Lebih jauh, Said menilai PBNU tidak lagi kritis terhadap pemerintah sejak menerima konsesi tersebut. Padahal, ia mengaku di masa sebelumnya dirinya kerap menyampaikan kritik, termasuk terkait Omnibus Law.

Sampai kini, dinamika internal PBNU terkait izin tambang masih menjadi sorotan dan terus memicu percakapan di ruang publik.