KH Imam Jazuli: Mayoritas Warga NU Sadar Betul Kepemimpinan Syuriyah adalah yang Tertinggi

AKURAT.CO KH Imam Jazuli, Pengasuh Ponpes Bina Insan Mulia Cirebon, menegaskan bahwa Nahdlatul Ulama harus kembali tegak pada khittah keulamaan, terutama di tengah dinamika hubungan antara Syuriyah dan Tanfidziyah yang mengemuka beberapa waktu terakhir.

Menurutnya, NU sejak awal dirancang sebagai jam’iyah ulama dengan Syuriyah sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam struktur organisasi.

“NU bukan organisasi manajerial seperti korporasi. NU adalah jam’iyah ulama yang kepemimpinannya dipimpin oleh Syuriyah dan Rais Aam. Di situlah letak marwah dan otoritas tertinggi organisasi,” ujarnya, Senin (8/12/2025).

Ia menegaskan bahwa AD/ART NU telah mengatur secara jelas kedudukan Syuriyah sebagai pemegang kewenangan strategis dan pengarah kebijakan. Pasal-pasal mendasar seperti Pasal 14 dan Pasal 18 AD NU, kata Imam Jazuli, merupakan prinsip ushul yang tidak boleh dilampaui oleh aturan teknis apa pun.

“Dalam asas hukum berlaku kaidah lex inferiori derogat legi superiori. Peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Maka ketentuan teknis tidak bisa menafikan kewenangan Syuriyah sebagai pimpinan tertinggi,” jelasnya.

Ia menilai mayoritas warga NU menyadari betul bahwa posisi Syuriyah adalah puncak hierarki organisasi. “Mengabaikan keputusan Syuriyah, sama artinya dengan mengabaikan ushul organisasi itu sendiri,” katanya.

Merespons sejumlah forum kultural yang bermunculan—seperti Ploso, Tebuireng, Bangkalan, hingga Babakan Cirebon—Imam Jazuli menekankan bahwa forum-forum tersebut harus dipahami sebagai pandangan moral, bukan mekanisme penyelesaian formal.

“Forum Ploso dan Tebuireng menyerukan islah. Forum Bangkalan dan Babakan membela marwah Syuriyah. Keduanya penting sebagai nasihat para sesepuh, tetapi bukan forum resmi penyelesaian konflik,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa penyelesaian yang sah tetap melalui mekanisme organisasi, mulai dari Pleno Syuriyah, Majelis Tahkim, hingga Munas Alim Ulama dan Muktamar sebagai forum permusyawaratan tertinggi.

Lebih lanjut, Imam Jazuli menyampaikan dukungan terhadap rencana Syuriyah PBNU menggelar Rapat Pleno pada 9–10 Desember 2025 untuk menetapkan Pj Ketua Umum dan menyiapkan agenda menuju Muktamar ke-35 NU. Menurutnya, langkah itu adalah bentuk ketegasan organisasi dalam menjaga arah jam’iyah.

“Menegakkan supremasi Syuriyah berarti menegakkan khittah NU. Karena itu semua pihak harus menghormati keputusan Rais Aam dan mendukung langkah Syuriyah PBNU,” tegasnya.

Ia juga mengimbau para pengurus dan warga NU menjaga akhlak dalam menanggapi dinamika ini, termasuk tidak menyebarkan narasi yang merendahkan para pimpinan. “Mari kita kedepankan kemaslahatan dan akhlak dalam bermedia. Kita jaga martabat jam’iyah dengan sikap dewasa, noleh, dan tawadhu’,” ujarnya.

Imam Jazuli menutup pernyataannya dengan ajakan untuk tetap bersatu menjaga marwah NU. “Semua langkah harus kembali kepada AD/ART. Di situlah rumah besar kita berdiri. Tegak lurus bersama Syuriyah dan Rais Aam adalah kunci menjaga NU sebagai organisasi ulama,” pungkasnya.