Langkah BGN Jawab Kritik dengan Perbaikan Sangat Tepat, MBG Lebih Progresif dan Bermanfaat

AKURAT.CO Badan Gizi Nasional (BGN) dinilai menunjukkan sikap positif dalam menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut pengamat komunikasi, Dr. Emrus Sihombing, BGN tidak alergi terhadap kritik dan justru menjadikan masukan publik sebagai pendorong perbaikan.
"Saya pikir BGN soal MBG harus jujur bahwa banyak kritik dari berbagai kalangan. Tetapi justru karena kritik itu, banyak perbaikan dilakukan. Ini sangat positif," katanya, kepada wartawan di Jakarta, Kamis (27/11/2025).
Emrus menyebut bahwa MBG adalah program milik masyarakat sehingga wajar jika ada kritik. Yang terpenting adalah bagaimana BGN merespon dengan langkah konkret.
Baca Juga: Pemerintah Luncurkan Enam Modul Strategis untuk Perkuat Implementasi Program MBG
"Tidak ada lembaga yang sempurna. Tetapi ketika kritik dan masukan dijawab dengan perbaikan, itu jauh lebih progresif dan bermanfaat," ujarnya.
"Sering kali instansi ketika dikritik justru defensif. Namun saya melihat BGN berbeda, mereka terus memperbaiki. Ini luar biasa dan memberi harapan besar bahwa program Presiden Prabowo Subianto ini akan semakin dekat di hati masyarakat," jelasnya.
Emrus menilai seluruh fungsi manajemen, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan hingga pengendalian memang penting. Namun, pengawasan adalah kunci utama.
"Dari seluruh fungsi manajemen, yang paling penting adalah pengawasan dari semua unsur," ujarnya.
Baca Juga: Tidak Masalah SPPG MBG Dikelola Politisi, Asal Jangan Berubah Jadi Bisnis
Dia menyarankan agar peran para wakil kepala BGN diperkuat, khususnya dalam hal pengawasan teknis dan legalitas pelaksanaan MBG di lapangan.
Menurut Emrus, pembagian tugas pengawasan harus jelas dan berjenjang agar kesalahan tidak berulang. Ia yakin kalau pengawasan yang dilakukan berjalan baik kasus keracunan yang beberapa waktu lalu terjadi bisa diatasi.
Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Pelita Harapan (UPH) tersebut mengatakan, pengawasan mencakup dua dimensi yaitu proses penyediaan makanan MBG, mulai dari pengolahan hingga distribusi. Dan aspek legalitas dapur, termasuk kepatuhan terhadap aturan kepemilikan dan kapasitas operasional.
"Jangan sampai dapur berkapasitas 10-20 porsi tiba-tiba melayani hingga 30 tapi memakai badan hukum lain untuk mengakali batasan. Secara yuridis mungkin tidak melanggar tapi itu akal-akalan. Jangan dimainkan," ujarnya.
Baca Juga: Prabowo Siapkan Bantuan Motor untuk Penyuluh KB Distribusikan MBG untuk Ibu Hamil dan Balita
Emrus mengingatkan bahwa Program MBG harus tetap berbasis ekonomi lokal. Karena itu, dia menolak keterlibatan politisi atau pihak yang tidak berpengalaman dalam bisnis makanan.
"Biarlah yang mengerjakan adalah mereka yang memang berpengalaman dalam memasak dan mengelola makanan. Jangan tiba-tiba orang politik atau pengusaha di luar bidang ini masuk hanya karena ada uangnya," katanya.
Dia mendorong agar UMKM kuliner seperti warteg, rumah makan Padang, pengelola kantin sekolah dan kelompok ibu rumah tangga diberi ruang dalam rantai pasok MBG.
"Jangan sampai program ini justru jadi lahan bisnis politikus atau pejabat. Saya mengimbau ketua umum parpol melarang kadernya masuk bisnis MBG kalau bukan bidangnya," ujarnya.
Baca Juga: Jakarta Dinobatkan Jadi Pemerintah Daerah Provinsi Terbaik, Program MBG Jadi Unggulan
Menurut Emrus, MBG merupakan program yang baik dan harus diperluas cakupannya.
"Ke depan, MBG bukan hanya untuk anak sekolah, ibu hamil atau ibu menyusui. Tapi juga bisa diperluas untuk mengecek restoran-restoran dari sisi gizi dan kebersihannya. Supaya masyarakat umum ikut merasakan manfaatnya," jelasnya.
Menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru), Emrus yakin BGN sudah memetakan titik-titik rawan yang perlu diantisipasi, terutama terkait lonjakan permintaan bahan pangan.
Dia menekankan pentingnya koordinasi antara berbagai lembaga seperti Badan Pangan Nasional, Kementerian Pertanian, Kemendag, pemerintah daerah dan BGN sendiri.
Baca Juga: Wapres Gibran: MBG Fondasi Peningkatan Kualitas Prestasi Siswa
"Tanpa koordinasi, Nataru dan MBG bisa menjadi dua kekuatan yang saling menekan. Maka koordinasi harus solid," katanya.
Emrus mendukung langkah tegas BGN dalam menutup dapur yang tidak memenuhi standar keamanan pangan.
"Ini soal kesehatan generasi muda. Kita yang tua sudah menunggu giliran, jadi jangan main-main dengan gizi anak. Tutup semua dapur nakal," katanya.
Dia menegaskan bahwa peningkatan gizi nasional sangat menentukan kualitas SDM Indonesia 2045.
"Saya keliling Indonesia, dari Papua sampai Aceh, melihat langsung kondisi gizi. MBG ini program bagus tapi harus terus ditata agar memberi dampak besar," bebernya.
Baca Juga: Program MBG Sukses Berkat Adanya Ahli Gizi di Setiap SPPG
Emrus menilai gagasan dan konsep yang digagas Presiden Prabowo Subianto sangat baik, khususnya dalam memperbaiki kualitas gizi anak bangsa. Karena itu, dia berharap implementasi di lapangan terus diperkuat.
"Konsepnya hebat, Presiden Prabowo sudah menyiapkan fondasi (Program MBG). Sekarang semua tergantung implementasi di bawah. BGN sudah melakukan berbagai perbaikan sejauh ini dan itu sangat positif," jelasnya.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.









