Bukan Cuma Game Online, Pemerintah Harus Atur Seluruh Platform Digital Cegah Perilaku Kekerasan Anak

AKURAT.CO Pemerintah diminta untuk lebih tegas dalam merespons tragedi ledakan di SMAN 72 Jakarta. Bukan hanya membatasi game online, tapi juga mengatur mekanisme di seluruh platform digital. 

Anggota Komisi I DPR RI, Junico Siahaan, mengatakan kasus ini menjadi pertanda pengawasan terhadap ruang digital, terutama bagi anak dan remaja, harus diperkuat secara sistemik dan tidak bisa dibiarkan tanpa regulasi yang jelas.

"Kita tidak bisa hanya mengandalkan filter otomatis atau imbauan moral. Negara harus menetapkan aturan tegas dengan sanksi jelas bagi platform yang melanggar," kata Junico, Jumat (14/11/2025).

Baca Juga: Bukan Batasi Game Online, Penguatan Peran Orang Tua Lebih Penting Cegah Anak Melakukan Kekerasan

Dia menilai, Indonesia dapat mencontoh pada model regulasi di Australia, di mana akses game dan konten digital tertentu hanya diperbolehkan untuk usia minimal 16 tahun.

"Pemerintah, khususnya Komdigi (Kementerian Komunikasi dan Digital), harus punya mekanisme yang bisa mengatur siapa saja yang boleh mengakses game dan seluruh platform digital. Aturan seperti di Australia bisa jadi acuan," ucapnya.

"Bukan sekadar filter, tapi perlu sistem registrasi dan kontrol usia yang diwajibkan bagi semua penyelenggara platform. Kalau ada pelanggaran, harus ada konsekuensi hukum," tambahnya.

Menurutnya, isu pengawasan digital tidak hanya soal game online, melainkan seluruh ekosistem platform digital dan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE).

"Kita bicara semua PSE. Semua platform digital, bukan hanya game online. Media sosial, konten streaming, aplikasi interaktif, semuanya harus tunduk pada aturan yang sama. Ruang digital tidak boleh jadi area bebas tanpa tanggung jawab," ujar Nico.

Menurutnya, kebijakan pembatasan ruang digital harus disusun berbasis bukti ilmiah, mempertimbangkan dampak sosial-ekonomi dan diimbangi dengan edukasi publik.

Baca Juga: Mensesneg Minta Rencana Pembatasan Game Online Jangan Disalahartikan: Hanya Masalah Pengaturan

"Pembatasan tanpa kesiapan sistem pengawasan dan pendampingan bisa kontraproduktif dan justru menimbulkan resistensi di masyarakat," ucapnya.

Maka diharapkan Komdigi memperkuat kerja sama lintas kementerian dan sektor, termasuk dengan dunia pendidikan, kesehatan mental, dan perlindungan anak. Sehingga, ekosistem digital di Indonesia bisa aman dan mendukung tumbuh kembang generasi muda.

"Kita harus bangun sistem digital yang sehat dengan pengawasan, literasi digital di sekolah dan keluarga, serta mekanisme pelaporan yang mudah bagi orang tua dan masyarakat. Negara tidak boleh kalah cepat dari teknologi," tegasnya.

Seperti diketahui, pemerintah berencana membatasi sejumlah game online, menyusul kejadian ledakan SMA 72 Jakarta. Pemerintah Indonesia saat ini tengah mempertimbangkan pemblokiran game Player Unknown's Battleground (PUBG). 

Isu pemblokiran ini mencuat setelah game PUBG dikaitkan dengan pelaku peristiwa ledakan yang terjadi di SMA Negeri 72 Jakarta. Pemerintah menilai game ini memicu pelaku melancarkan aksi kekerasan.