Fit and Proper Test KAP Budiandru, Komisi XI DPR Tekankan Pentingnya Audit Berbasis Risiko

AKURAT.CO Komisi XI DPR menggelar uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap Kantor Akuntan Publik (KAP) Budiandru dan Rekan sebagai salah satu calon pemeriksa Laporan Keuangan Tahunan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun 2025 pada Senin (10/11/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Anggota Komisi XI DPR, Harris Torino, menyoroti sejumlah aspek teknis dan metodologis dalam pelaksanaan audit yang dipaparkan oleh KAP Budiandru dan Rekan.

Dia menilai jadwal audit yang dipaparkan dalam presentasi terbilang sangat padat dan perlu diantisipasi agar tidak mengganggu kualitas pemeriksaan.

Baca Juga: Ariel Noah Minta DPR Perjelas Pasal RUU Hak Cipta: Jangan Bikin Penyanyi Bingung dan Takut Disomasi

"Presentasi bapak mengatakan bahwa timeline-nya adalah 1 Maret sampai 30 Mei. Timeline-nya ini sangat ketat pak. Bagaimana menjamin substansi dari uji SPI dan kepatuhan tetap terjaga di tengah jadwal yang sangat ketat tersebut," ujar Harris di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta.

Lebih lanjut, Harris juga menyoroti penggunaan perangkat lunak Atlas yang disebutkan dalam presentasi calon auditor. Ia mempertanyakan fungsi perangkat tersebut dan kompatibilitasnya dengan sistem yang digunakan oleh BPK.

"Kalau saya baca dari slide-nya, bapak menggunakan satu software yang namanya Atlas. Fungsi Atlas itu buat apa pak? Apakah ini audit internal bapak dan apakah kompatibel nanti dengan SAKTI-nya BPK," tanya legislator Dapil Jawa Tengah IX itu.

Baca Juga: Komisi III DPR: Komisi Percepatan Reformasi Polri Bukti Keseriusan Prabowo Benahi Kepolisian

Harris juga mengulas mengenai rencana pelaksanaan audit secara paralel terhadap Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan kepatuhan. Menurutnya, strategi tersebut berpotensi menimbulkan risiko kelolosan kesalahan jika tidak diawasi secara ketat.

"Bapak tadi menyebutkan pelaksanaan audit dilakukan secara paralel. Di mana bapak memastikan tidak ada risiko kelolosan kesalahan. Detection risk-nya seperti apa ketika bapak akan menangani 46 satuan kerja di BPK," ujarnya.

Selain itu, Harris menyoroti peningkatan jumlah partner dari enam menjadi delapan orang serta kepemilikan berbagai izin profesi oleh KAP Budiandru dan Rekan.

Baca Juga: Komisi XI DPR Siap Bahas RUU Redenominasi Rupiah, Misbakhun Ingatkan Soal Transisi Bertahap

Ia meminta penjelasan terkait struktur quality review internal yang diterapkan untuk memastikan standar audit tetap seragam di seluruh tim.

Tak hanya itu, Harris juga meminta kejelasan terkait pendekatan risk-based audit yang diusung calon auditor tersebut.

"Dokumen Anda menyinggung soal risk assessment secara umum tapi tidak dijelaskan apa resiko terbesar yang dihadapi di BPK. Bisa disebutkan kira-kira tiga akun yang paling berisiko dalam audit laporan keuangan BPK," katanya.

Baca Juga: DPR Minta Pemerintah Gunakan PP TUNAS untuk Tindak Game Online Berbahaya

Uji kelayakan ini merupakan bagian dari proses seleksi yang dilakukan Komisi XI DPR terhadap sejumlah KAP yang diusulkan untuk memeriksa Laporan Keuangan Tahunan BPK Tahun 2025.

Proses ini bertujuan memastikan independensi, profesionalisme serta kesiapan teknis dan manajerial KAP yang akan ditunjuk.