Jakarta Jadi Provinsi Pertama Kolaborasi dengan BPS Identifikasi RW Kumuh

AKURAT.CO Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta meluncurkan Portal Satu Data Jakarta sebagai simbol transformasi menuju tata kelola kota yang terbuka, efisien, dan kolaboratif.

Pemprov Jakarta juga menandatangani Nota Kesepahaman dengan Badan Pusat Statistik (BPS) RI, tentang pengembangan statistik sektoral dan penerapan Satu Data Indonesia, serta kerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk memperkuat keamanan data.

Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, mengatakan Jakarta menjadi provinsi pertama di Indonesia yang berkolaborasi dengan BPS dalam melakukan identifikasi Rukun Warga (RW) kumuh guna memperkuat kebijakan berbasis data.

Baca Juga: Pramono: Portal Satu Data Bakal Jadi Tolak Ukur Kemajuan Jakarta

"Saya pikir ini satu inisiatif yang sangat baik yang diinisiasi oleh Provinsi Jakarta bersama-sama dengan BPS Provinsi Jakarta untuk mengidentifikasi RW kumuh. Belum ada di provinsi lain," kata Amalia, di Gedung AA Maramis, Kementerian Keuangan RI, Jakarta Pusat, dikutip Antara, Selasa (11/11/2025). 

Menurut dia, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jakarta pada 2025 kembali menjadi yang tertinggi secara nasional dengan nilai 85,05, naik 0,90 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan IPM ini didorong oleh naiknya usia harapan hidup, harapan lama sekolah, dan rata-rata lama sekolah warga Jakarta.

"Hanya tiga provinsi di Indonesia yang memiliki IPM dengan kategori sangat tinggi, yaitu Jakarta, Kepulauan Riau, dan Daerah Istimewa Yogyakarta," ujarnya. 

Sebelumnya, Gubernur Jakarta, Pramono Anung, mengatakan Portal Satu Data Jakarta akan menjadi instrumen penting dalam mempercepat pengambilan keputusan yang lebih tepat, transparan, dan berbasis data.

Baca Juga: Pramono Luncurkan Portal Satu Data Jakarta untuk Penguatan Ekosistem Digital

Melalui portal ini, setiap kebijakan publik dapat dirumuskan dengan presisi, sementara warga memperoleh akses informasi yang lebih terbuka.

"Portal ini diharapkan menjadi terobosan penting agar setiap proses pembangunan didukung data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi. Dengan begitu, kebijakan publik lebih presisi dan layanan publik lebih responsif terhadap kebutuhan warga," kata Pramono.

Dia menegaskan, transformasi digital harus bertumpu pada dua hal utama, yakni keandalan dan keamanan data. Kolaborasi dengan BPS dan BSSN menjadi langkah strategis, agar data publik Jakarta terjaga dan terpercaya sesuai standar nasional.