DPR RI Kawal Belasan Isu Strategis, dari Swasembada Pangan hingga Utang KCIC

AKURAT.CO Ketua DPR RI, Puan Maharani, menegaskan DPR berkomitmen memperkuat fungsi pengawasan terhadap berbagai isu strategis nasional yang berdampak langsung pada kehidupan rakyat. 

Melalui Alat Kelengkapan Dewan (AKD), DPR akan menggelar pembahasan dan rapat kerja bersama pemerintah, guna memastikan setiap kebijakan berjalan efektif dan berpihak pada masyarakat.

"Dalam menjalankan fungsi pengawasan, DPR RI melalui Alat Kelengkapan Dewan akan melakukan pembahasan melalui rapat kerja bersama Pemerintah terhadap permasalahan yang menarik perhatian dan berdampak pada kehidupan rakyat," ujar Puan saat Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025–2026, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (4/11/2025).

Baca Juga: DPR dan Pemerintah Komitmen Singkirkan Birokrasi yang Hambat Pelayanan Publik

Dia kemudian memaparkan sejumlah isu yang akan menjadi fokus pengawasan DPR, antara lain penanganan dan antisipasi bencana hidrometeorologi, pencemaran radioaktif Cesium-137 di kawasan industri Cikande, serta penyelesaian status kewarganegaraan bagi anak-anak hasil kawin campur.

Selain itu, DPR juga akan menyoroti penerapan standar bangunan di lingkungan pendidikan keagamaan, percepatan akses internet ke pelosok desa, pencapaian target swasembada pangan dan energi, pengadaan BBM untuk SPBU swasta, serta pengaturan konten online pada platform digital.

Isu-isu lainnya yang turut menjadi perhatian DPR meliputi percepatan rencana penghapusan tunggakan iuran BPJS Kesehatan, evaluasi terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis, Program Magang Nasional, serta Program 3 Juta Rumah. 

DPR juga akan memantau rencana pengiriman pasukan TNI dalam misi perdamaian di Gaza, evaluasi kebijakan penempatan uang negara pada bank-bank milik negara (Himbara), serta permasalahan dana pemerintah daerah yang mengendap di perbankan berdasarkan data Bank Indonesia.

Baca Juga: Anggota Komisi I DPR: Airbus A400M Investasi Jangka Panjang Pertahanan Negara

Selain itu, Puan menegaskan penyelesaian utang Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC) menjadi salah satu isu penting yang akan dikawal secara serius oleh DPR.

Menurutnya, pengawasan DPR bukan sekadar formalitas, tetapi bagian dari tanggung jawab konstitusional untuk memastikan keseimbangan kekuasaan antara lembaga legislatif dan eksekutif.

"DPR RI, dalam menjalankan fungsi check and balances terhadap pelaksanaan kebijakan, program, dan pengelolaan anggaran, Pemerintah harus memiliki komitmen untuk menjalankan setiap rekomendasi yang dihasilkan dari rapat kerja DPR RI," tandas Puan.