Perekonomian Nasional Kuat, Pemerintah Siapkan Lanjutan Program Unggulan 2026

AKURAT.CO Pemerintah memastikan kondisi perekonomian nasional tetap solid di tengah dinamika global.

Sejumlah indikator utama menunjukkan tren positif dan menjadi bukti bahwa daya tahan perekonomian Indonesia masih kuat.

Hal tersebut disampaikan Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, usai rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (29/10/2025).

Baca Juga: Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa dan Menteri PKP Tinjau Program BSPS di Karawang

"Relatif perekonomian dari berbagai indeks angkanya cukup baik dan beberapa indikator-indikator terkait dengan konsumsi, misalnya indeks konsumen juga masih di atas 100 (sampai) 115. Ritel juga baik 5,8 (persen), PMI (Purchasing Managers Index) 50,4," jelasnya.

Airlangga menyebut bahwa tren positif juga terlihat pada sektor investasi dan konsumsi masyarakat.

Realisasi investasi nasional telah mencapai Rp1.434,3 triliun, sementara Mandiri Spending Index naik hingga 297 menjelang akhir tahun, sejalan dengan kinerja perbankan yang juga meningkat.

Baca Juga: Cak Imin Siapkan Program Pasar Seribu Satu Malam, Dorong Pelaku UMKM Naik Kelas

Dari sisi produksi, pemerintah telah mencatat adanya peningkatan pada utilisasi kapasitas industri yang menandakan kegiatan ekonomi terus bergerak.

Hal ini menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional hingga akhir tahun.

"Kemudian dari segi produksi, utilisasi produksi juga meningkat," ujar Airlangga.

Baca Juga: Program Makan Bergizi Gratis Jadi Sorotan Positif di Markas Besar PBB di Jenewa

Dalam ratas tersebut dibahas juga kelanjutan berbagai program unggulan lintas sektor yang akan diterapkan pada 2026. Regulasi pendukung telah disiapkan untuk memastikan kesinambungan program prioritas nasional.

"Ini relatif regulasinya sudah disiapkan seperti PPH final untuk UMKM sampai 2027. Kemudian PPH 21 (Pajak Penghasilan-21) untuk pariwisata dan padat karya. Kemudian PPN DTP (Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah) untuk sektor perumahan dan juga penerima diskon Iuran JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja) dan JKM (Jaminan Kematian)," jelasnya.

Presiden Prabowo juga memberikan perhatian khusus terhadap sejumlah program strategis di sektor pertanian, kelautan dan perikanan.

Baca Juga: Guru Muda Lulusan Australia Mengajar di Sekolah Rakyat: Program Ini Tepat Sasaran

Pemerintah menegaskan pentingnya kesinambungan hilirisasi dan peningkatan nilai tambah sumber daya alam.

"Bapak Presiden juga melihat dan mendengarkan program-program di berbagai sektor termasuk di sektor pertanian, misalnya untuk program terkait dengan hilirisasi. Di KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) terkait dengan revitalisasi tambak Pantura yang 20 ribu hektare. Pengembangan tambak udang terintegrasi di NTT, modernisasi kapal dan juga terkait dengan program MBG," Airlangga memaparkan.

Seluruh kementerian telah menyampaikan laporan mengenai program unggulan masing-masing dan akan terus memantau pelaksanaannya hingga akhir tahun.

Baca Juga: Program MBG Diakui Dunia, Ibu Negara Brasil Undang Indonesia Hadiri COP30

Pemerintah berkomitmen memastikan bahwa setiap kebijakan memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan perekonomian nasional.

"Jadi, hampir seluruh kementerian berbicara untuk terkait dengan program-program yang diandalkan oleh Bapak Presiden dan program ini (juga terkait perekonomian) dimonitor untuk sampai akhir tahun 2025 ini," pungkas Airlangga.