Setahun Pemerintahan Prabowo Berhasil Selamatkan Rp1000 Triliun Uang Negara dari Korupsi

AKURAT.CO Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintahannya untuk terus memperkuat tata kelola anggaran negara dan memberantas praktik korupsi di seluruh lini birokrasi.

Presiden Prabowo menyebut dalam satu tahun pertama pemerintahan, sebanyak Rp306 triliun anggaran negara yang rawan korupsi telah dialihkan ke program-program prorakyat.

Pernyataan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna yang digelar bertepatan dengan satu tahun masa kepemimpinannya, di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10/2025).

Baca Juga: Ada Kementerian Haji, Prabowo Minta Biaya Haji Makin Turun dan Waktu Tunggu Dipercepat

"Kita berhasil mengalihkan Rp306 triliun rupiah anggaran negara yang rawan korupsi, kita alihkan untuk program-program prorakyat. Rp300 triliun ini yang kita pakai untuk langsung ke rakyat," ujar Presiden Prabowo.

Dia menjelaskan bahwa pengalihan anggaran ini merupakan bagian dari upaya menyeluruh untuk memastikan bahwa setiap rupiah uang negara digunakan secara efisien dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat, bukan berhenti di meja birokrasi.

"Kita bertekad tidak ada kasus-kasus korupsi yang tidak bisa diselidiki. Tidak ada, no more untouchable," kata Presiden Prabowo.

Baca Juga: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia di Angka 5 Persen, Prabowo: Ini Kerja Keras Kita Semua

Dalam arahannya, Presiden Prabowo memuji keberanian aparat penegak hukum yang bekerja tegas dan tanpa pandang bulu hingga berhasil menyelamatkan lebih dari Rp1.000 triliun potensi kerugian negara dari berbagai kasus korupsi, penyelundupan sumber daya alam dan penyelewengan anggaran.

"Juga penegak hukum telah berhasil menyelamatkan lebih dari Rp 1.000 triliun kerugian negara. Ini yang kita berhasil kita tegakkan," katanya.

Presiden Prabowo menegaskan, pemberantasan korupsi bukan hanya soal penegakan hukum tetapi juga soal reformasi sistem keuangan publik agar tidak memberi ruang bagi kebocoran.

Baca Juga: Dongkrak Pendidikan, Prabowo Bakal Pakai Uang Sitaan dari Koruptor untuk Tambah Beasiswa LPDP

Ia menilai langkah efisiensi anggaran harus terus diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan aparat penegak hukum agar mereka dapat bekerja dengan martabat.

"Gaji hakim tingkat yang paling rendah kita naikkan 280 persen. Ini sangat penting supaya dia tidak bisa disogok. Hakim-hakim kita tidak boleh dibeli oleh siapa pun," ujarnya.