Kementerian ATR Diminta Segera Buat Satu Peta Selesaikan Konflik Agraria

AKURAT.CO DPR RI menerima audiensi perwakilan tani dari Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) dan aliansi tani lainnya, bersama dengan para menteri seperti Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, dan Menteri Desa Yandri Susanto. 

Pertemuan ini membahas konflik agraria yang terjadi di akar rumput yang belum terselesaikan oleh negara.

Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Muhammad Qodari, mengusulkan untuk pembuatan satu peta yang nantinya akan dipergunakan untuk menyelesaikan permasalahan. Sebab, semua sengketa yang terjadi disebebkan karena perbedaan persepsi mengenai batas-batas lahan.

Baca Juga: DPR Akan Bentuk Pansus Penyelesaian Konflik Agraria, Disahkan Awal Oktober 2025

"Karena semua sengketa itu untuk sebagian disebabkan perbedaan persepsi mengenai batas-batas lahan jadi. Saya mengusulkan agar ada upaya untuk bisa mempercepat penyelesaian peta," kata Qodari, di Gedung DPR RI, Rabu (24/9/2025).

Dia pun meyakini jika peta ini tidak dibuat, maka permasalahan agraria tidaklah dapat terselesaikan. "Karena kita membuat aturan dan manajemen sebaik apapun tapi kalau nanti di lapangan ada perbedaan soal peta soal batas tanah pak ini masalah nanti nggak selesai-selesai pak," tambahnya.

Selian itu, dia juga mengusulkan untuk segera dibuatkan pembenahan tata ruang secara menyeluruh. Menurutnya, pembuatan satu peta ini dinilainya bukan hanya untuk melihat permasalahan petani, melainkan semua aspek kehidupan yang berkiatan dengan tanah.

Dia pun meminta kepada kementerian untuk ATR/BPN untuk membuat badan tersendiri untuk dapat menyelesaikan satu peta tersebut. "Jadi usulan agar kita bisa memperkuat Pak Menteri ATR supaya peta yang akurat ini bisa diselesaikan pak," pintanya.