CISDI Minta Pemerintah Perkuat Regulasi dan Pengawasan Program MBG

AKURAT.CO Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) menilai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu mendapatkan evaluasi menyeluruh.

Hal ini menyusul masih ditemukannya kasus keracunan makanan yang dialami siswa dan guru di sejumlah daerah sejak program ini diluncurkan pada 6 Januari 2025.

Founder dan CEO CISDI, Diah Saminarsih, menyampaikan bahwa ketiadaan payung hukum, panduan teknis, serta sistem pengawasan yang memadai membuat pelaksanaan MBG menghadapi berbagai kendala.

“Sejak awal, program ini belum sepenuhnya dipersiapkan secara matang dari sisi regulasi, keamanan pangan, kecukupan nutrisi, hingga monitoring dan evaluasi,” ujarnya, Sabtu (20/9/2025).

Berdasarkan pemantauan CISDI, hingga 19 September 2025 tercatat sedikitnya 5.626 kasus keracunan makanan terkait pelaksanaan MBG di 17 provinsi.

Beberapa peristiwa bahkan ditetapkan sebagai kejadian luar biasa (KLB) karena melibatkan ratusan siswa.

Selain itu, serapan anggaran MBG per September 2025 baru mencapai Rp 13,2 triliun atau sekitar 18,6 persen dari alokasi APBN sebesar Rp 71 triliun.

CISDI juga menyoroti perlunya peningkatan akuntabilitas anggaran agar manfaat program dapat lebih optimal.

Baca Juga: RUU BPIP Harus Jadi Pedoman Nyata, Bukan Sekadar Kelembagaan

Menurut Diah, beban biaya tambahan juga dirasakan pemerintah daerah dalam menangani kasus keracunan massal, sementara transfer ke daerah pada RAPBN 2026 mengalami pengurangan.

“Kasus keracunan ini ibarat fenomena puncak gunung es. Angka sebenarnya bisa jadi lebih besar karena pemerintah belum memiliki sistem pelaporan yang dapat diakses publik,” jelasnya.

CISDI juga mengingatkan pentingnya memperhatikan komposisi menu agar benar-benar mendukung perbaikan gizi anak.

Menu yang terlalu banyak mengandung pangan ultra-proses dengan kadar gula, garam, dan lemak tinggi berisiko menimbulkan masalah kesehatan lain dalam jangka panjang.

Oleh karena itu, CISDI mendorong pemerintah untuk melakukan moratorium sementara terhadap program MBG, sembari memperbaiki tata kelola, transparansi, dan kualitas pelaksanaan di lapangan.

CISDI merumuskan beberapa langkah yang perlu diprioritaskan pemerintah, di antaranya:

Jangka pendek:

• Melakukan penghentian sementara program untuk evaluasi menyeluruh.

• Membuka kanal pelaporan publik dan memastikan penanganan aduan secara cepat.

• Menjamin pemulihan hak anak-anak yang terdampak kasus keracunan.

Jangka menengah-panjang:

Baca Juga: Big Data Jadi Senjata Transformasi Digital, Komdigi Tekankan Keamanan Data

• Mendesain program MBG yang lebih terarah, desentralistik, dan terintegrasi dengan sistem kesehatan.

• Menetapkan standar keamanan pangan dan pemenuhan gizi yang lebih ketat.

• Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, termasuk pelibatan masyarakat sipil.

• Membatasi penggunaan pangan ultra-proses yang kontradiktif dengan tujuan peningkatan gizi.

“Tujuan awal MBG adalah memperbaiki status gizi anak Indonesia. Agar hal ini benar-benar tercapai, program perlu dijalankan dengan tata kelola yang lebih kuat, transparan, dan berpihak pada penerima manfaat,” tutup Diah.