Panja PTKL Soroti Terpinggirnya PTS di Tengah Ekspansi PTN

AKURAT.CO Anggota Komisi X DPR, Abdul Fikri Faqih, menyoroti ketimpangan antara perguruan tinggi negeri (PTN) dan perguruan tinggi swasta (PTS) dalam penerimaan mahasiswa.

Menurutnya, semakin banyak jalur penerimaan mandiri yang dibuka PTN membuat peluang PTS untuk menampung mahasiswa semakin kecil.

"Ini saya kira menjadi perhatian penting dari pemerintah pusat, khususnya Kementerian Dikti Saintek, agar bagaimana tetap serapan atau angka partisipasi masyarakat untuk pendidikan tinggi ini tetap tinggi tetapi juga tidak kemudian meninggalkan peran masyarakat," jelas Fikri usai pertemuan Panja PTKL Komisi X DPR dengan Kepala LLDIKTI Wilayah XI beserta pimpinan perguruan tinggi negeri dan swasta di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Kamis (11/9/2025).

Baca Juga: Anggota Baleg DPR Minta Pengawasan Perusahaan Penyalur PMI Diperketat

Fikri mengungkapkan banyak keluhan dari PTS yang merasa tersisih karena PTN membuka hingga empat kali jalur mandiri. Kondisi tersebut membuat kesempatan bagi PTS untuk menampung mahasiswa semakin berkurang.

"PTS itu jumlahnya lebih banyak dari PTN. Maka jangan sampai mereka semakin terpinggirkan. Pemerintah harus mencari skema yang adil agar peran PTS tetap diakui," kata politisi PKS itu.

Selain itu, Fikri juga menekankan perlunya keadilan dalam pemberian bantuan operasional perguruan tinggi. Jika selama ini terdapat Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN), ia mendorong agar pemerintah juga mengkaji Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Swasta (BOPTS) untuk menjaga keseimbangan.

Baca Juga: BAM DPR Dukung Tuntutan Pengemudi Ojol Turunkan Potongan Aplikasi Jadi 10 Persen

"Kalau selama ini BOPTN sudah ada, mengapa tidak dipikirkan juga BOPTS? Ini masukan yang sudah berulang kali kami sampaikan dalam rapat bersama Komisi X DPR RI," ujarnya.

Fikri juga menyinggung reposisi Perguruan Tinggi Kementerian/Lembaga (PTKL) agar tidak bersaing langsung dengan PTN dan PTS.

Ia menilai PTKL sebaiknya berfokus pada program studi yang sesuai dengan kebutuhan kementerian pengampunya.

Baca Juga: Nurul Arifin Minta Kurikulum Sesko TNI Perkuat Aspek Perang Hybrid dan Cyber Defense

"Kalau prodi ekonomi ya cukup perguruan tinggi ekonomi, kalau kesehatan ya perguruan tinggi kesehatan. Jangan sampai PTKL justru membuka prodi umum yang sudah ada di PTN maupun PTS. Ini jadi tidak sehat," jelasnya.