Menteri Baru Harus Dengarkan Aspirasi Masyarakat dengan Lebih Baik

AKURAT.CO Reshuffle menteri Kabinet Merah Putih (KMP) yang baru dilakukan Presiden Prabowo Subianto, dinilai membawa harapan baru bagi pemerintahan. Meski demikian, ada tantangan yang harus dihadapi oleh menteri yang baru dilantik. 

"Mereka perlu memahami kebutuhan dan aspirasi rakyat dengan lebih baik untuk mengambil keputusan yang tepat," Pengamat Politik sekaligus Peneliti Populi Center, Usep S Ahyar, saat dihubungi Akurat.co, Selasa (9/8/2025).

Usep menilai, reshuffle ini juga sekaligus respons terhadap aksi yang marak belakangan ini tentang kinerja dan kompetensi dari kabinet prabowo. Presiden juga mengganti beberapa menteri yang menjadi objek kritik dari masyarakat.

Baca Juga: Reshuffle Kabinet Murni karena Kinerja Menteri, Tidak Ada Faktor-faktor Lain

Dia berharap, para menteri yang baru dilantik dapat bekerja secara transparansi dan akuntabilitas sangat penting dalam menjalankan tugasnya untuk membangun kepercayaan publik.

"Apakah reshuffle ini akan memperkuat stabilitas pemerintahan atau malah menimbulkan friksi antar-kementerian? Hanya waktu yang akan menjawab. Mari kita lihat bagaimana perubahan ini akan berdampak pada pemerintahan ke depan," harapnya.

Diketahui, beberapa menteri yang terkena reshuffle adalah Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Budi Gunawan; Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati; Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Abdul Kadir Karding; Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi; dan Menteri Pemuda dan Olahraga, Ario Bimo Nandito Ariotedjo atau Dito Ariotedjo. 

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 86B Tahun 2025, nama-nama menteri yang baru dilantik, yakni Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan; Mukhtarudin sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Baca Juga: Reshuffle Pejabat Keuangan di Zaman Kekhalifahan Islam

Kemudian, Ferry Juliantono sebagai Menteri Koperasi; Mochamad Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umrah; dan Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah.

Selain itu, reshuffle juga ditandai dengan pelantikan perdana Menteri Haji dan Umrah, seiring disahkannya kementerian baru tersebut.

Reshuffle ini dipandang sebagai langkah Presiden Prabowo untuk memperkuat kabinet dalam menghadapi tantangan ekonomi sekaligus menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional.