Seskab Teddy Bertemu Menteri PU, Bahas Percepatan Perbaikan Fasilitas Umum Pasca Demo

AKURAT.CO Sekretaris Kabinet (Seskab), Teddy Indra Wijaya, menggelar pertemuan dengan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo di Kantor Seskab, Jakarta, pada Senin (1/9/2025) malam. 

Dalam pertemuan yang turut dihadiri Sekjen dan Dirjen Kementerian PU ini, Seskab membahas mengenai langkah dan upaya perbaikan fasilital publik yang mengalami kerusakan pasca demonstrasi. 

"Sebagai tindaklanjut arahan Presiden Prabowo, pertemuan ini diadakan untuk membahas kemajuan dan progres terkait perbaikan beberapa fasilitas umum yang mengalami kerusakan akibat adanya beberapa aksi anarkis dalam demonstrasi di minggu kemarin," ucap Teddy dalam keterangannya melalui instagram @sekretariat.kabinet, Selasa (2/9/2025).

Baca Juga: Hukum Merusak Fasilitas Umum saat Demo menurut Islam 

Dia menegaskan, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar sejumlah fasilitas yang mengalami kerusakan agar segera diperbaiki, guna menunjang masyarakat untuk beraktivitas kembali. 

"Secara tegas, Presiden Prabowo memberikan instruksi agar seluruh fasilitas umum yang mengalami kerusakan di beberapa kota di Indonesia untuk diperbaiki secepat mungkin, sehingga dapat segera digunakan kembali oleh masyarakat, dan aktivitas bisa kembali berjalan lancar," ungkapnya. 

Sebagai informasi, terdapat sejumlah fasilitas publik yang rusak pasca berlangsungnya demonstrasi yang berujung kericuhan. Di Jakarta, sejumlah fasilitas yang rusak terbakar seperti halter busway hingga jembatan penyebrangan orang. 

Baca Juga: Kepala PCO: Silakan Demo Tapi Tidak Ada Tempat Buat Perusuh

Sementara, beberapa gedung yang mengalami kerusakan berat diantaranya Gedung DPRD Makassar, Gedung DPRD Kediri, dan Mess MPR RI di Bandung. 

Kementerian PU juga telah meminta seluruh Kepala Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan (BPBPK), untuk melakukan identifikasi lapangan terhadap fasilitas yang terdampak, mulai dari tingkat kerusakan ringan, sedang, hingga berat.

Sejauh ini, telah diidentifikasi 42 bangunan gedung dan 32 pos polisi yang tersebar di 29 kota dari berbagai provinsi. Data ini masih bisa terus bertambah sesuai perkembangan di lapangan.