Akurat

Komisi XI DPR: Keberhasilan Ekonomi Bukan Soal Angka, Tapi Perubahan Nyata di Dompet Rakyat

Paskalis Rubedanto | 18 Agustus 2025, 17:32 WIB
Komisi XI DPR: Keberhasilan Ekonomi Bukan Soal Angka, Tapi Perubahan Nyata di Dompet Rakyat

AKURAT.CO Wakil Ketua Komisi XI DPR, Hanif Dhakiri, menyoroti target-target ekonomi Presiden Prabowo Subianto dalam RAPBN 2026, yang dibeberkan dalam Sidang Tahunan DPR beberapa waktu lalu.

Menurutnya, angka-angka makro yang dicanangkan pemerintah hanya akan bermakna jika benar-benar dirasakan rakyat dalam kehidupan sehari-hari.

"Inflasi rendah hanya punya arti kalau harga kebutuhan pokok terkendali di pasar. Stabilitas harga beras, minyak goreng, cabai, dan energi adalah indikator sesungguhnya yang dirasakan rakyat. Inflasi 2,5 persen hanya berarti bila rakyat bisa belanja kebutuhan pokok dengan tenang," ujarnya, Senin (18/8/2025).

Dia juga menyoroti nilai tukar rupiah. Menurutnya, target Rp16.500 per USD bisa diterima, tetapi yang lebih penting adalah kestabilan.

Baca Juga: Dukung Wujudkan Target Ekonomi, PKB Bakal Jadi Mitra Pemerintah yang Loyal dan Kritis

"Yang rakyat butuhkan bukan angka kurs 16.500, tapi rupiah yang stabil dan tidak mudah diguncang," ungkapnya.

Lebih jauh, Hanif menyebut target menekan kemiskinan ekstrem mendekati nol persen adalah ambisi besar yang layak diapresiasi. Namun Wakil Ketua Umum PKB ini mengingatkan, hal itu tidak cukup dengan bantuan sosial semata. 

"Perlu kebijakan yang presisi, pemberdayaan ekonomi desa, akses ke permodalan, dan program yang menghubungkan warga miskin ke dunia kerja produktif. Kemiskinan ekstrem nol persen harus menjadi wajah nyata keadilan sosial, bukan sekadar janji politik," tegasnya.

Maka dari itu, dengan dukungan penuh dari berbagai pihak, dia yakin bahwa target keberhasilan ekonomi akan segera tercapai.

"Memberi dukungan penuh, mengawal dengan kritis, dan memastikan setiap capaian benar-benar dirasakan rakyat banyak. Ukuran keberhasilan ekonomi bukan angka di kertas, tapi perubahan nyata di meja makan, di lapangan kerja, dan di dompet rakyat," pungkasnya.

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.