Negara Harus Hadirkan Solusi Tangani PHK dan Peningkatan Pengangguran

AKURAT.CO Wakil Ketua DPR, Cucun Ahmad Syamsurijal, menegaskan bahwa negara harus hadir dalam menangani persoalan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan meningkatnya angka pengangguran terbuka, terlebih di tengah ketidakpastian ekonomi global saat ini.

Dalam kasus-kasus PHK, negara harus segera turun tangan untuk mencari solusi, baik melalui intervensi permodalan, akses pemasaran, hingga pelatihan keterampilan bagi korban PHK.

"Kalau proses PHK itu terjadi, negara harus hadir. Bisa jadi masalahnya akses permodalan atau di marketing. Kita ingin mencari jalan keluarnya," kata Cucun, dikutip Senin (28/7/2025).

Baca Juga: Meroketnya PHK Massal di 2025, Sudahkah Indonesia Menjadi Negara yang Besar?

Dia juga menyoroti pentingnya keterlibatan sektor industri dalam program-program pemerintah yang menangani pengangguran, seperti program pra-kerja, yang sebelumnya dijalankan di era Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).

"Misalnya dari pengalaman sebelumnya seperti program pra-kerja, ini semua nanti akan melibatkan sektor industri dan dunia usaha dalam menyelesaikan persoalan pengangguran," jelasnya.

Sementara itu di DPR sudah ada satuan tugas (satgas) perlindungan tenaga kerja, yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, untuk merespons berbagai isu ketenagakerjaan.

"Kita ada Satgas terkait tenaga kerja yang dibentuk oleh Wakil Ketua DPR Korpolkam, Pak Dasco. Semua hal yang berkaitan dengan informasi PHK, DPR akan selalu turun dan memediasi," ujar Cucun. 

Sebagai informasi, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) terbaru, sekitar 16 persen dari lebih dari 44 juta penduduk Indonesia berusia 15-24 tahun menganggur. 

Data itu menunjukkan bahwa pengangguran muda di Indonesia lebih tinggi dua kali lipat dari negara tetangga, seperti Vietnam dan Thailand.

Baca Juga: 9.100 Karyawan Kena PHK, Microsoft Guncang Industri Game Dunia

Sementara itu, survei yang diterbitkan oleh ISEAS-Yusof Ishak Institute di Singapura pada Januari 2025 mengungkapkan, kaum muda Indonesia menunjukkan sikap yang jauh lebih pesimis terhadap perekonomian dan pemerintah dibandingkan rekan-rekan mereka di Thailand, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Vietnam. 

Di sisi lain, pemerintah menyatakan angka pengangguran Indonesia turun pada 2025 ini. Selain pengangguran, angka kemiskinan absolut juga disebut sudah berkurang. Sayangnya, besaran angka penurunan pada kemiskinan dan pengangguran tidak diungkap secara rinci oleh pemerintah. 

Sedangkan BPS mencatat jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,28 juta orang pada Februari 2025. Angka ini meningkat dibandingkan Februari 2024 yang sebanyak 7,20 juta orang.

BPS menyebut bahwa angka pengangguran tersebut setara dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,76 persen, atau lebih rendah 0,06 persen dibandingkan Februari 2024 yang tercatat sebesar 4,82 persen. 

Kemudian, laporan BPS pada Mei 2025 lalu menunjukkan tingkat kemiskinan Indonesia per September 2024 sebesar 8,57 persen atau sekitar 24,08 juta jiwa, menurun 0,46 persen dari Mei 2024.