DPR: Larangan Study Tour Tak Bisa Sepihak, Perlu Solusi Edukatif dan Bijak

AKURAT.CO Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menanggapi kebijakan larangan study tour oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat.

Ia menilai, kebijakan seperti itu tidak seharusnya diambil secara sepihak tanpa mempertimbangkan dampak luas, termasuk terhadap pelaku usaha di sektor pariwisata.

“Memang ada keluhan soal study tour, seperti biaya yang membebani orang tua, isu keselamatan kendaraan, dan minimnya nilai edukatif. Tapi menurut saya, inti persoalannya itulah yang perlu dibenahi, bukan melarang kegiatan study tour-nya,” ujar Hetifah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/7/2025).

Hetifah menyoroti dampak ekonomi yang cukup signifikan dari kebijakan tersebut.

Ia menyebutkan, banyak pelaku usaha wisata mengalami pembatalan pesanan, bahkan harus melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat larangan tersebut.

“Bukan hanya sektor transportasi, para pelaku wisata secara umum juga terdampak. Banyak yang mengalami pembatalan pesanan hingga terpaksa melakukan PHK karena agenda study tour dibatalkan,” ungkap Hetifah.

Baca Juga: Mendagri Minta Pemda Segera Bentuk Cadangan Pangan dan BUMD Pangan

Menurutnya, study tour tetap bisa dilaksanakan secara edukatif dan terjangkau.

Ia mendorong agar sekolah dan pemerintah daerah merancang kegiatan tersebut secara lebih kreatif, seperti kunjungan ke museum, cagar budaya, atau destinasi lokal yang relevan dengan pembelajaran.

“Study tour tidak harus mahal. Bisa diarahkan ke tempat-tempat yang bernilai edukatif dan mendukung ekonomi lokal. Subsidi silang juga bisa menjadi opsi agar tidak membebani orang tua,” jelasnya.

Hetifah berharap Gubernur Dedi Mulyadi mempertimbangkan kembali kebijakan larangan tersebut, serta membuka ruang dialog dengan para pemangku kepentingan, termasuk pelaku pariwisata, orang tua murid, dan komunitas pendidikan.

“Mungkin ini bagian dari shock therapy, tapi ke depan harus ada relaksasi dan kebijakan yang lebih bijak serta menguntungkan semua pihak. Kita perlu mendengar suara dari lapangan, termasuk dari orang tua yang juga banyak menyayangkan larangan ini,” pungkasnya.