Rano Karno Geram Ada Pungli PPSU: Tidak Bisa Diterima, Harus Diberantas

AKURAT.CO Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno, mengaku geram mengetahui adanya praktik pungutan liar (pungli) dalam perekrutan petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) di Jakarta.

"Bukan dugaan, sudah dari awal kita sudah ngomong (ada pungli dalam perekrutan PPSU)," kata Rano di Balai Kota Jakarta, Kamis (17/7/2025).

Politikus PDI Perjuangan itu menegaskan, praktik tersebut tidak bisa ditoleransi dan harus diberantas tuntas. Dia mengakui, persoalan ini bukan hal baru, bahkan sudah menjadi perhatian sejak masa kampanye Pilkada Jakarta 2024 lalu.

Baca Juga: Ngutang ke Petugas PPSU hingga Rp17 Juta, Lurah Malaka Sari Jaktim Dicopot

"Ya enggak bisa ditutupi, ada. Dan kita sudah ngomong itu harus diberantas," katanya.

Dia membeberkan, ada pelamar PPSU yang dipaksa membayar hingga puluhan juta rupiah demi bisa diterima bekerja. "Bayangin, PPSU bayar puluhan juta. Itu enggak bisa diterima, jadi langsung ditindak saja," ucapnya.

Dia pun berjanji akan mengerahkan seluruh jajaran Pemprov Jakarta, untuk mencari dan menindak oknum-oknum yang terlibat dalam aksi tidak terpuji itu.

Sebelumnya, Anggota DPRD Provinsi Jakarta Fraksi Gerindra, Ali Hakim Lubis, juga menerima laporan dari warga terkait dugaan pungli dalam rekrutmen PPSU dan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP). Informasi itu diterimanya saat menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) di Cipinang Muara, Jatinegara, Jakarta Timur.

"Pada saat perekrutan PJLP atau PPSU kemarin, saya dapat informasi oknum-oknum di bawah melakukan pungli," ungkap Ali dalam rapat paripurna di gedung DPRD Jakarta.

Baca Juga: Lowongan PPSU Jakarta Diserbu Ribuan Pelamar, Gubernur Pastikan Seleksi Transparan

Dia menyebut praktik tersebut sebagai perbuatan zalim yang menindas masyarakat miskin yang sedang mencari pekerjaan. "Sudah masuk kerja susah, mau masuk kerja diperas dengan modus pungli," tandasnya.

Dia pun mendesak Pemprov Jakarta, termasuk Inspektorat untuk turun langsung ke lapangan melakukan inspeksi mendadak, dan membongkar jaringan pungli yang merugikan rakyat.

"Tolong Pak Wagub, beserta jajaran Pemprov, melalui Inspektorat, sidak ke lapangan, cek oknum-oknum ini. Karena ini merugikan masyarakat Jakarta," tutupnya.