Menteri PPPA Dorong Fatayat NU Berperan Aktif Cegah Kekerasan pada Anak

AKURAT.CO Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, meminta peran Fatayat NU untuk dapat berperan aktif mencegah anak-anak Indonesia menjadi korban kekerasan.

Fatayat NU yang memiliki 21.000 ranting di Indonesia, telah membuktikan dirinya sebagai madrasah kepemimpinan perempuan yang unggul dan berakar di masyarakat.

Di tengah tantangan sosial yang kompleks, kepemimpinan perempuan yang transformatif dan peduli pada masa depan anak di Indonesia.

Baca Juga: Remaja Perempuan di Tangsel Diduga Jadi Korban Kekerasan Seksual, Keluarga Tempuh Jalur Hukum

"Perjuangan kita masih panjang apalagi jika kita melihat Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) tahun 2024 yang menunjukkan sekitar 51 persen anak usia 13–17 tahun mengalami kekerasan, dengan kekerasan emosional menjadi yang paling dominan. Oleh karena itu, kami terus mendorong penguatan peran organisasi masyarakat seperti Fatayat NU untuk menjawab tantangan tersebut di akar rumput," katanya dalam keterangannya, Minggu (29/6/2025).

Dia juga menyoroti berbagai tantangan serius yang dihadapi perempuan di Indonesia. Berdasarkan Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2024, sekitar 1 dari 4 perempuan pernah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual sepanjang hidupnya.

Fatayat NU memiliki kapasitas sebagai think tank, sekaligus komunikator antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan masyarakat.

"Mereka hadir di desa, di kota, bahkan hingga luar negeri, menjadikan mereka ujung tombak dalam transformasi sosial kita. Kami percaya kepemimpinan perempuan dan perlindungan anak adalah fondasi penting menuju Indonesia Emas 2045," jelasnya.

Dia menegaskan, hal ini sebagai upaya memperkuat sinergi dan kolaborasi, menciptakan masa depan yang adil, aman, dan setara bagi seluruh anak bangsa dapat terwujud.

Untuk itu, sebagai bagian dari upaya strategis untuk menjawab tantangan yang dihadapi perempuan dan anak, Kementerian PPPA telah merancang tiga program prioritas untuk periode 2024–2029.

Salah satu program utama adalah Pengembangan Ruang Bersama Indonesia (RBI), yang merupakan penguatan dan perluasan dari inisiatif sebelumnya, yakni Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA).

Baca Juga: Menteri PPPA Dorong Pendampingan Jangka Panjang untuk PMI Korban Kekerasan

"RBI didesain sebagai gerakan kolaboratif yang melibatkan pemerintah, organisasi masyarakat, dunia usaha, dan masyarakat luas untuk menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan memberdayakan perempuan serta melindungi anak-anak," ucapnya.

Selain RBI, Kementerian PPPA juga mengembangkan perluasan fungsi Call Center SAPA 129 agar lebih responsif dan mudah diakses oleh masyarakat luas. Sehingga, korban kekerasan atau pihak yang membutuhkan bantuan segera mendapatkan penanganan yang cepat dan tepat. 

"Dukungan terhadap pemenuhan hak-hak perempuan dan anak juga diperkuat melalui penguatan satu data perempuan dan anak berbasis desa, guna mendukung perencanaan dan pengambilan kebijakan yang lebih akurat, terarah, dan berbasis bukti nyata dari lapangan," tegasnya. 

Mewakili Ketua Umum PBNU Rumadi, menyampaikan dorongan kuat bagi Fatayat NU untuk terus memperkuat sistem kaderisasi sebagai fondasi keberlanjutan organisasi. Dia menekankan, kader yang tangguh hanya dapat lahir dari proses penempaan yang serius dan berkelanjutan.

"Organisasi yang kuat lahir dari kaderisasi yang mapan. Fatayat NU, sebagai bagian dari struktur Nahdlatul Ulama yang kokoh hingga tingkat akar rumput, memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga warisan para ulama yakni Islam yang damai, tidak mewarisi kebencian, dan mampu merawat harmoni antara keislaman dan kebangsaan," ujarnya.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Fatayat NU, Hj. Margaret Aliyatul Maimunah, menyampaikan bahwa Islam sebagai rahmatan lil 'alamin memberikan ruang dan peluang yang sama bagi perempuan dan laki-laki untuk berperan dalam pembangunan.

Dia menegaskan, apapun pilihan peran perempuan di ranah domestik maupun publik, semuanya baik selama kualitas diri terus ditingkatkan.

"Fatayat NU harus hadir di ruang-ruang pengambilan kebijakan agar perspektif perempuan terwakili. Kita ingin mencetak pemimpin perempuan yang berpandangan Islam Ahlus Sunnah Wal Jamaah An-Nahdliyah, berpihak pada pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta mampu menjawab tantangan zaman," tegasnya.