Fadli Zon Klarifikasi Soal Pernyataan Pemerkosaan Massal Mei 1998

AKURAT.CO Menteri Kebudayaan Fadli Zon memberikan klarifikasi atas pernyataannya terkait peristiwa kerusuhan Mei 1998 yang menyebut tidak ada pemerkosaan massal.

Pernyataan itu memicu kemarahan dari aktivis 98 dan masyarakat sipil, yang menilai komentarnya mengabaikan penderitaan korban.

Dalam keterangannya, Senin (16/6/2025), Fadli menyatakan dirinya menghargai kepedulian publik terhadap sejarah, termasuk tragedi transisi reformasi pada Mei 1998.

Ia menilai, peristiwa 13–14 Mei 1998 memang menyisakan perdebatan dan beragam perspektif, termasuk ihwal pemerkosaan massal yang hingga kini belum didukung data konklusif.

“Bahkan, liputan investigatif dari sebuah majalah ternama saat itu tidak mampu mengungkap fakta kuat soal dimensi ‘massal’. Demikian juga laporan TGPF hanya menyebut angka, tanpa data rinci seperti nama, waktu, tempat, atau pelaku,” kata Fadli.

Meski demikian, ia menegaskan tidak bermaksud menihilkan penderitaan korban kekerasan seksual.

“Saya mengecam keras segala bentuk kekerasan dan perundungan seksual, baik yang terjadi di masa lalu maupun yang masih terjadi saat ini. Apa yang saya sampaikan tidak menegasikan kerugian atau penderitaan para korban,” tegasnya.

Menurut Fadli, penggunaan istilah “perkosaan massal” perlu kehati-hatian dan akurasi akademik karena berimplikasi pada karakter kolektif bangsa.

Ia menyebut bahwa pernyataannya bertujuan untuk mendorong pendekatan berbasis bukti yang terverifikasi secara hukum dan ilmiah.

“Sejarah harus bersandar pada fakta hukum dan bukti akademik yang telah diuji. Apalagi jika menyangkut angka dan istilah yang masih menjadi perdebatan lebih dari dua dekade,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa istilah “massal” sendiri masih diperdebatkan baik oleh kalangan akademisi maupun masyarakat.

Oleh karena itu, sensitivitas dalam menggunakan terminologi itu harus dikelola secara bijak dan empatik.

Fadli juga merespons tudingan soal penghilangan narasi perempuan dalam buku Sejarah Indonesia. Ia menyebut tuduhan tersebut tidak berdasar.

Justru, kata dia, semangat utama dalam penyusunan buku sejarah adalah untuk memperkuat pengakuan terhadap peran dan kontribusi perempuan dalam sejarah bangsa.

“Penulisan sejarah Indonesia yang sedang kami susun telah mengakomodasi isu-isu perempuan secara substansial, mulai dari Kongres Perempuan 1928, keterlibatan dalam perjuangan diplomatik dan militer, hingga isu-isu kekerasan dan kesetaraan gender dalam pembangunan berkelanjutan,” jelas Fadli.

Ia pun mengajak publik untuk membuka ruang dialog yang sehat dan konstruktif guna membangun narasi sejarah yang reflektif dan inklusif.

“Prinsip keterbukaan, partisipasi publik, profesionalisme, dan akuntabilitas akan tetap menjadi dasar dalam penyusunan sejarah. Kami siap berdialog langsung dengan berbagai pihak, termasuk komunitas perempuan, akademisi, dan masyarakat sipil,” ujar Fadli.

“Sejarah bukan semata tentang masa lalu, tapi juga tanggung jawab kolektif kita hari ini dan ke depan. Mari kita jadikan sejarah sebagai ruang belajar bersama, yang mengedepankan empati dan semangat persatuan,” pungkasnya.