Pakar: Perangi Premanisme Tak Bisa Hanya Andalkan Aparat, Harus Libatkan Masyarakat

AKURAT.CO Penanganan premanisme di Indonesia tak bisa hanya diserahkan kepada aparat penegak hukum.

Hal ini disampaikan oleh pakar kebijakan publik Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Slamet Rosyadi, yang menilai akar persoalan premanisme jauh lebih dalam dan kompleks, terutama terkait ekonomi dan pemberdayaan masyarakat.

"Premanisme bukan sekadar urusan kriminalitas, tapi cerminan persoalan struktural seperti kemiskinan dan minimnya lapangan kerja," ujar Slamet, Jumat (30/5/2025).

Menurutnya, banyak individu terjerumus dalam praktik premanisme karena tidak memiliki banyak pilihan ekonomi. Sektor informal kerap menjadi pelarian, bahkan jika harus dilakukan lewat jalur kekerasan atau intimidasi.

"Ketika akses terhadap pekerjaan formal sangat terbatas, maka peluang di sektor informal—termasuk yang berbau premanisme—akan dianggap sebagai solusi instan," jelasnya.

Untuk itu, Slamet menekankan perlunya pendekatan holistik dari pemerintah, tidak hanya sebatas penindakan hukum.

Baca Juga: Layanan Kesehatan di Gaza Utara Lumpuh, Relawan RS Indonesia Pilih Bertahan di Tengah Serangan

Kebijakan yang mendorong penciptaan lapangan kerja, memperluas akses pendidikan dan layanan kesehatan, hingga program pemberdayaan masyarakat menjadi krusial dalam jangka panjang.

Ia juga menyebut bahwa masyarakat sipil memiliki peran besar dalam memutus rantai premanisme.

Organisasi keagamaan, kepemudaan, dan komunitas lokal perlu diberdayakan agar ikut aktif dalam menyuarakan dan menerapkan solusi nyata di tingkat akar rumput.

"Penegakan hukum itu penting, tetapi tidak cukup. Harus ada upaya pemberdayaan, terutama bagi anggota organisasi masyarakat agar mereka punya keterampilan yang bisa dikomersialisasikan," tambahnya.

Menanggapi pelaksanaan Operasi Aman 2025 oleh Polri untuk memberantas premanisme, Slamet menyambut baik langkah tersebut sebagai bentuk kehadiran negara dalam melindungi warganya.

Namun ia mengingatkan, penindakan semata tanpa dibarengi pembinaan dan solusi ekonomi hanya akan menjadi jalan sementara.

"Operasi kepolisian penting, tetapi efek jangka panjang baru akan terasa kalau dibarengi dengan pembinaan, pelatihan kerja, dan program pemberdayaan ekonomi,” tutup Slamet.