Pemerintah Naikkan Tarif PBB, Apa Dampaknya bagi Masyarakat?

AKURAT.CO Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak wajib yang dikenakan atas keberadaan tanah dan bangunan yang dimiliki oleh pribadi atau badan. Pajak ini dikenakan karena adanya keuntungan atau kedudukan sosial ekonomi yang diperoleh dari kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan bangunan tersebut.

Dasar pengenaan PBB adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), yaitu rata-rata harga pasar tanah atau bangunan tersebut yang ditetapkan setiap tahun. Besaran PBB dihitung berdasarkan tarif tetap, biasanya 0,5% dari Nilai Jual Kena Pajak (NJKP), yang merupakan persentase tertentu dari NJOP.

Belakangan ini, beberapa daerah sempat menaikkan tarif PBB. Salah satunya adalah Pati, Jawa Tengah, yang sempat merencanakan kenaikan hingga 250 persen. Namun, rencana tersebut akhirnya dibatalkan setelah Presiden Prabowo Subianto menegur Bupati Pati, Sudewo.

Meski kebijakan itu batal, banyak warga tetap menggelar aksi unjuk rasa besar untuk mengecam Sudewo, Bupati Pati, mundur dari jabatannya. Kenaikan tarif PBB ini dapat berdampak langsung pada masyarakat. Perubahan ini tidak hanya memengaruhi keuangan rumah tangga, tetapi juga akan berdampak pada :

1. Beban Keuangan Meningkat

Kenaikan tarif PBB membuat masyarakat membayar pajak lebih tinggi atas properti mereka. Bagi pemilik rumah berpenghasilan rendah, sebagian pendapatan harus dialihkan untuk pajak dan konsumsi bisa menurun. Hal ini tentunya memberatkan masyarakat.

2. Potensi Kenaikan Harga Sewa dan Properti

Dengan naiknya tarif PBB, hal ini mendorong pemilik properti menaikkan harga sewa untuk menutupi pajak tambahan. Sementara itu, nilai jual properti bisa meningkat seiring naiknya NJOP yang mencerminkan kenaikan nilai aset.

3. Risiko Ketidakpuasan dan Protes Masyarakat

Beban pajak yang meningkat secara tiba-tiba tanpa sosialisasi memadai berpotensi memicu protes, penolakan, dan penunggakan pembayaran, terutama di kalangan berpenghasilan rendah seperti petani. Demonstrasi sebelumnya di beberapa daerah menegaskan reaksi keras masyarakat terhadap kenaikan drastis.

4. Dampak pada Kesejahteraan Masyarakat Berpendapatan Rendah

Perubahan tarif PBB yang drastis berpotensi memperlebar kesenjangan sosial yang memaksa sebagian warga menyesuaikan gaya hidup hingga mempertimbangkan relokasi dari wilayah terdampak.

5. Perlunya Kebijakan yang Matang dan Adil

Pemerintah perlu merancang strategi pajak yang adil dan transparan yang disertai peningkatan layanan publik agar masyarakat tetap patuh dan kepercayaan publik terjaga.

Seharusnya, kebijakan pajak PBB tidak dilihat sebagai sumber pendapatan pemerintah, tetapi juga sebagai instrumen yang memengaruhi kesejahteraan masyarakat.

Tanpa perencanaan yang matang, perubahan tarif bisa menimbulkan ketidakpuasan luas, protes sosial, dan dampak ekonomi yang merugikan kelompok berpenghasilan rendah.

Oleh karena itu, transparansi dan keadilan dalam menetapkan tarif pajak menjadi kunci utama.

Pemerintah dituntut tidak hanya menaikkan angka, tetapi juga memastikan masyarakat merasakan manfaat nyata dari pajak yang dibayarkan agar kebijakan ini tidak sekadar membebani.

Aqila Shafiqa Aryaputri (Magang)