Puncak Haji Terancam Kacau, DPR Desak Kemenag Kembalikan Sistem Kloter

AKURAT.CO Ketua Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, mengingatkan potensi kericuhan saat puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna), menyusul perubahan sistem distribusi jemaah yang kini tidak lagi menggunakan sistem maktab, tetapi berdasarkan syarikah (perusahaan penyedia layanan haji).

Menurutnya, sistem baru ini berisiko mengganggu koordinasi karena tidak lagi berbasis kloter (kelompok terbang) yang telah disusun sejak keberangkatan dari Tanah Air.

“Kita sudah sampaikan dari awal, dan kita mitigasi untuk mengantisipasi kemungkinan yang akan terjadi dalam proses mendorong jemaah ke Arafah, Muzdalifah, dan Mina,” ujar Cucun, Jumat (30/5/2025).

Cucun yang juga Wakil Ketua DPR RI menegaskan bahwa DPR melalui Timwas Haji telah meminta kepada Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag RI untuk segera menata ulang sistem distribusi jemaah agar kembali mengacu pada format kloter dan rombongan.

“Kami sudah undang Dirjen Haji sebagai pimpinan pelaksanaan haji. Kami tidak ingin ada kericuhan, apalagi jemaah sudah dalam keadaan berihram,” tegasnya.

Baca Juga: Erick Thohir: Kita tidak Boleh Memojokkan Elkan Baggott, Dia Pernah Berjaga Buat Timnas

Menurutnya, pemerintah harus segera melakukan negosiasi dan diplomasi dengan pihak Arab Saudi agar proses penempatan dan pergerakan jemaah lebih tertib dan sesuai dengan struktur yang telah dirancang sejak di Indonesia.

Cucun menambahkan bahwa waktu tersisa menjelang puncak haji pada 9 Zulhijah harus dimanfaatkan untuk melakukan penataan ulang jemaah berdasarkan kloter agar tidak terjadi kekacauan.

“Masih ada beberapa hari. Harus segera ditata ulang agar pemberangkatan ke Arafah, Muzdalifah, dan Mina tetap sesuai dengan kelompok rombongan yang sudah diatur oleh Kemenag,” jelasnya.

Lebih lanjut, Cucun menegaskan bahwa Timwas DPR RI akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan rekomendasi yang telah disampaikan kepada pemerintah dan panitia haji.

“Kami ingin melihat sejauh mana rekomendasi yang kami sampaikan itu sudah dijalankan,” tandasnya.

Berdasarkan pantauan terbaru Timwas DPR RI hingga Jumat (30/5/2025) siang waktu setempat, persiapan infrastruktur di Arafah, Muzdalifah, dan Mina masih berlangsung.

• Tenda-tenda dan fasilitas sanitasi di Arafah belum seluruhnya siap.

• Akses jalan dan transportasi ke Muzdalifah dan Mina masih memerlukan penyesuaian agar dapat menampung pergerakan jemaah dalam jumlah besar.

Pihak Kementerian Agama RI dan muassasah Arab Saudi dilaporkan tengah melakukan koordinasi intensif guna merespons permintaan Indonesia agar sistem distribusi jemaah disesuaikan dengan format kloter, guna menghindari tumpang tindih dan kepadatan ekstrem saat puncak haji.

Baca Juga: Timwas DPR RI Soroti Layanan Haji, 100 Jemaah Indonesia Wafat di Tanah Suci