Menteri PPPA Dorong Kemandirian Ekonomi Perempuan Lewat Bantuan Modal UMKM

AKURAT.CO Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, mengatakan perempuan merupakan pilar penting dalam ekonomi nasional. Penting memberikan ruang dan kesempatan bagi perempuan, untuk mengembangkan kapasitasnya secara maksimal.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, sebanyak 64,5 persen pelaku UMKM di Indonesia adalah perempuan, atau setara dengan sekitar 37 juta orang.
Selain itu, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mencatat, kontribusi perempuan dalam sektor UMKM turut menyumbang hingga 61 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.
Baca Juga: Kemendag Dorong UMKM Perempuan Go Global Lewat Digitalisasi dan Akses Ekspor
"Mereka bisa turut serta dalam pembangunan ekonomi, sekaligus menjadi agen perubahan yang membawa harapan bagi keluarga, komunitas dan negara," kata Arifah, dalam acara Perhimpunan Perempuan Lintas Profesi Indonesia (PPLIPI) Peduli UMKM Perempuan, di Smesco, Jakarta, Selasa (27/5/2025).
Dia pun mendukung komitmen organisasi masyarakat, dalam mendukung pemberdayaan ekonomi perempuan melalui pemberian bantuan permodalan bagi 400 usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang dimiliki oleh perempuan.
Salah satunya, Lintas Profesi Indonesia (PPLIPI) sebagai organisasi masyarakat yang menunjukan kepedulian dan komitmen, dalam meningkatkan kesejahteraan perempuan melalui pemberdayaan ekonomi.
Menurutnya, dalam menghadapi berbagai tantangan dalam upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Kementerian PPPA telah menetapkan tiga program prioritas.
"Salah satu program tersebut adalah inisiasi Ruang Bersama Indonesia (RBI), yang dirancang untuk menyelesaikan berbagai permasalahan terkait isu perempuan dan anak melalui kolaborasi nyata di tingkat akar rumput dan lintas sektor," tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Arif Rahman Hakim, menyatakan bahwa saat ini proporsi usaha mikro di Indonesia mencapai 99 persen dari total UMKM. Ke depan, usaha mikro tersebut diharapkan dapat naik kelas dan memberikan manfaat yang lebih besar.
Melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, Kementerian UMKM diberikan target untuk menaik kelaskan 300 ribu usaha UKM. Saat ini, angka wirausaha masih rendah di angka 3,08 persen atau sekitar 4,7 juta.
"Targetnya kita naikkan menjadi 3,6 persen. Mudah-mudahan dengan dukungan dari para perempuan tangguh seperti yang hadir di sini melalui program pemberian dukungan permodalan dari PPLIPI, bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya sehingga usaha ibu-ibu bisa naik kelas," kata Arif Rahman.
Baca Juga: Wamendag Tekankan Peran Strategis Perempuan dalam Pembangunan Ekonomi Hijau
Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat PPLIPI, Indah Suryadharma Ali, menyampaikan apresiasi terhadap Kemen PPPA yang senantiasa mendukung pemberdayaan ekonomi perempuan.
Ke depan, PPLIPI berkomitmen untuk terus melanjutkan program bantuan permodalan agar perempuan pelaku usaha mikro dapat meningkatkan kesejahteraan dirinya dan keluarganya.
"PPLIPI berkomitmen melakukan pemberian permodalan kepada para pelaku usaha perempuan sejak tahun 2016. Meskipun banyak tantangan yang dihadapi, tapi kami tetap bersemangat untuk mendukung sesama perempuan. Kami berharap bantuan yang diberikan, bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para perempuan pelaku usaha," jelasnya.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.









