Kekerasan Perempuan dan Anak Masih Tinggi, Pemerintah Pusat dan Daerah Diminta Perkuat Sinergi

AKURAT.CO Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kalimantan Timur masih menjadi pekerjaan rumah serius.

Berdasarkan data SIMFONI PPA, sepanjang 2024 tercatat 1.002 kasus kekerasan, dengan Kota Samarinda menjadi daerah tertinggi yakni 245 kasus.

Hingga Maret 2025, angka kekerasan di Kaltim sudah mencapai 224 kasus, di mana 50 kasus kembali terjadi di Samarinda.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, menegaskan, tingginya angka ini menunjukkan perlunya kolaborasi lebih kuat antara pemerintah pusat dan daerah untuk memberdayakan perempuan dan memperkuat ketahanan keluarga.

"Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah masalah serius yang tidak bisa diselesaikan secara parsial. Diperlukan pendekatan kolaboratif lintas sektor," ujar Arifah dalam pernyataannya, Minggu (11/5/2025).

Arifah mengajak seluruh kepala daerah, khususnya bupati dan wali kota di Kalimantan Timur, untuk memperkuat komitmen menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi perempuan dan anak melalui implementasi program yang konkret di wilayah masing-masing.

Baca Juga: Politik Nasi Goreng: Simbol Menguatnya Jalinan Megawati dan Prabowo

Tiga Program Prioritas KemenPPPA

Untuk menjawab tantangan ini, KemenPPPA tengah memfokuskan upaya pada tiga program prioritas nasional:

1. Pengembangan Ruang Bersama Indonesia (RBI) — integrasi Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA/KRPPA) dengan program pembangunan desa lainnya.

2. Perluasan Pemanfaatan Call Center SAPA 129 — memperluas akses layanan pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

3. Pengembangan Satu Data Perempuan dan Anak Berbasis Desa — membangun basis data terintegrasi sebagai fondasi kebijakan perlindungan.

"Ketiga inisiatif ini dirancang untuk membangun sistem perlindungan menyeluruh: dari pencegahan, penanganan, hingga pemulihan korban," jelas Arifah.

Ia berharap, pemerintah daerah juga aktif mengadopsi dan mengimplementasikan program-program ini di wilayahnya masing-masing, sebagai bagian dari strategi nasional menciptakan ruang aman bagi perempuan dan anak.

Sementara itu, Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas'ud menyatakan komitmen penuh untuk mendukung agenda nasional penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Salah satu langkah konkret yang dilakukan Pemprov Kaltim adalah melalui program "Gratispol"—pendidikan gratis untuk semua anak tanpa diskriminasi.

"Pendidikan yang inklusif dan berkualitas adalah kunci melindungi masa depan anak-anak kita," tegas Rudi.

Untuk tahap awal di tahun 2025, Pemprov Kaltim telah menyiapkan anggaran sebesar Rp750 miliar guna merealisasikan program tersebut. Gratispol menargetkan peningkatan angka rata-rata lama sekolah dari 9,9 tahun menjadi minimal 12 tahun sesuai program wajib belajar nasional.

Rudi menekankan, akses pendidikan yang luas akan membantu memperkecil risiko kekerasan terhadap anak dan memperkuat pondasi pembangunan manusia di Kaltim.

"Dengan sinergi pusat dan daerah, kita harap anak-anak Kaltim bisa tumbuh optimal di lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung," tandasnya.

Baca Juga: Chinese Taipei Terbuka 2025: Perang Saudara Dimenangkan Jafar/Felisha, Indonesia Bawa Pulang 1 Gelar