Program Makan Bergizi Gratis Gunakan Standar Keamanan Pangan Internasional

AKURAT.CO Pemerintah memastikan program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG) akan dijalankan dengan standar keamanan pangan internasional.

Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Pribudiarta Nur Sitepu, menyebut pelaksanaan program tersebut akan menggunakan standar Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) ISO 22000.

Standar HACCP ISO 22000 merupakan sistem manajemen keamanan pangan global yang memastikan keamanan di seluruh rantai pasokan makanan secara sistematis dan berkelanjutan.

“Sebelumnya Pak Menteri Kesehatan sudah bilang akan menggunakan standar HACCP ISO 22000 untuk keamanan pangan,” ujar Pribudiarta dalam acara Media Talk bertajuk Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Perlindungannya, di Jakarta, Rabu (8/10/2025).

Ia menegaskan, penyedia Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak memenuhi standar gizi dan keamanan pangan akan diberikan sanksi tegas.

“SPPG-SPPG yang tidak memenuhi standar gizi itu akan kita tutup kalau tidak bisa menyediakan makanan sesuai standar keamanan pangan yang baik,” tegasnya.

Menurut Pribudiarta, pemerintah terus melakukan evaluasi dan pembenahan guna meningkatkan kualitas serta keamanan pangan dalam program MBG.

Ia menekankan pentingnya sosialisasi dari berbagai pihak agar masyarakat memahami manfaat dan kembali percaya terhadap program tersebut.

Baca Juga: Cegah Peredaran Narkoba, BAZNAS RI Gandeng BNN Perkuat Pemberdayaan Masyarakat

“Sosialisasi harus terus dilakukan ke masyarakat agar percaya pada program ini,” katanya.

Sementara itu, Direktur Pelayanan Kesehatan Keluarga Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Lovely Daisy, menjelaskan bahwa pihaknya berperan dalam menetapkan standar gizi dan keamanan pangan yang digunakan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) untuk implementasi di lapangan.

“Salah satu dari SPPG adalah ahli gizi yang akan menyiapkan menu untuk beberapa hari ke depan. Karena kita (Kemenkes) tidak menyiapkan menu langsung,” jelasnya.

Lovely menambahkan, pemerintah terus mengevaluasi pelaksanaan MBG di lapangan dan berencana memperkuat koordinasi antar lembaga.

“Ke depan, Kemenkes akan melakukan MoU bersama BGN agar program prioritas ini berjalan lebih baik,” ujarnya.

Ia menegaskan, pemenuhan gizi menjadi kunci utama peningkatan kesehatan masyarakat.

“Masalah kesehatan akan muncul kalau kebutuhan gizi tidak terpenuhi. Sebaliknya, kalau gizi terpenuhi, dampaknya akan sangat baik,” tutup Lovely.