Akurat

Menteri PKP: Jaga Kualitas Perumahan untuk Rakyat

Ahada Ramadhana | 28 April 2025, 13:36 WIB
Menteri PKP: Jaga Kualitas Perumahan untuk Rakyat

AKURAT.CO Pengembang perumahan di Provinsi Jawa Tengah diingatkan tetap berintegritas dan bertanggung jawab dalam membangun rumah berkualitas untuk rakyat, sesuai Program 3 Juta Rumah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Kami berharap pengembang perumahan di Jawa Tengah menjadi pengembang yang bertanggung jawab dengan membangun rumah berkualitas untuk rakyat," ujar Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, dalam keterangannya, Senin (28/4/2025).

Pada Minggu (27/4/2026) kemarin, Maruarar melakukan pertemuan dengan sejumlah asosiasi pengembang perumahan di Jateng.

Pihaknya ingin mendapatkan masukan serta saran yang produktif dalam menghadapi kendala yang dihadapi pengembang di lapangan.

Maruarar juga menyampaikan sejumlah kebijakan terkait Program 3 Juta Rumah yang menjadi salah satu program prorakyat Presiden Prabowo, untuk menyediakan hunian layak dan berkualitas.

Baca Juga: Prabowo Terima Kunjungan Menteri UEA, Tindak Lanjuti Kerja Sama Sektor Energi dan Perumahan

"Saya meminta Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mendorong pelaksanaan pembebasan BHPTB dan PBG bagi rakyat di seluruh kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah," katanya.

Maruarar menjelaskan, Kementerian PKP sebagai instansi pemerintah harus mau mendengar masukan dari mitra kerja.

Selain juga menegaskan kepada para pengembang untuk melaporkan apabila ada pegawai Kementerian PKP yang melakukan korupsi dalam pembangunan perumahan.

"Silakan pengembang untuk mengadukan apabila ada pegawai Kementerian PKP yang melakukan korupsi, melalui kanal Pengaduan Konsumen Perumahan Terpadu Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan (BENAR-PKP) di nomor Whatsapp 0812-88888-911," jelasnya

"Tetap semangat ya bangun rumah untuk rakyat. Pemerintah telah mengalokasikan alokasi pendanaan untuk 220 ribu unit rumah bersubsidi dan bisa dimiliki oleh masyarakat berpenghasilan rendah dengan KPR FLPP," tambah Maruarar.

Baca Juga: PSN di Utara Jakarta Bukan untuk Perumahan, tapi Proyek Hijau yang Ciptakan Lapangan Kerja

Dalam pertemuan yang digelar di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Jateng, Maruarar berdiskusi dengan perwakilan asosiasi pengembang dari REI, Himperra, Apersi, Apernas, Himpunan Pengembang Nusantara (HIPNU) serta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jateng.

 

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

A
W
Editor
Wahyu SK