Pemerintah Sudah Siapkan Langkah Strategis untuk Negosiasi Tarif dengan Amerika Serikat

AKURAT.CO Pemerintah telah menyiapkan langkah strategis untuk melakukan negosiasi dengan Pemerintah Amerika Serikat (AS), mengenai kebijakan tarif resiprokal atau timbal balik yang dibebankan kepada Indonesia sebesar 32 persen.
Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan langkah ini sudah disiapkan bersama seluruh kementerian terkait demi menyamakan visi bagi pemerintah Indonesia.
"Kemarin kan sudah rapat dengan seluruh kementerian dan tadi saya sudah laporkan ke Bapak Presiden. Tadi malam sudah ada pertemuan secara online US Secretary of Commerce dengan Pak Luhut, saya, dan beberapa yang lain," ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (15/4/2025).
"Yang intinya kita bahas mengenai framework apa yang diharapkan oleh Amerika dan apa yang diharapkan oleh Indonesia," sambungnya.
Baca Juga: Tarif Trump Tak Menentu, Rupiah Terjun 40 Poin ke Rp16.826,5
Dia mengungkapkan, dalam upaya negosiasi tersebut, pemerintah akan mendetailkan poin-poin teknisnya saat sudah berada di Washington, AS. Indonesia berharap, negosiasi tersebut bisa menghasilkan kesepakatan yang konkret.
"Tapi kemarin Indonesia menyampaikan, Indonesia ingin yang sifatnya konkret. Jadi ya, artinya specific outcome itu lebih penting sehingga kita dalam tanda petik, kalau untuk perjanjian nanti framework berikut dalam bentuk limited FTA, atau kita pernah punya TIFA dengan Amerika, nah itu yang dalam format perjanjian. Tapi lain kita minta yang specific outcome, yang pragmatis saja," ungkapnya.
Pada kesempatan itu, Airlangga mengungkap bahwa Presiden Prabowo Subianto berpesan agar negosiasi ini dilakukan sebaik mungkin yang mengedepaknkan kepentingan bangsa.
"Negosiasi sebaik-baiknya untuk kepentingan Indonesia," ungkap Airlangga.
Seperti diketahui, dalam menjalankan misi negosiasi ini, sejumlah delegasi Indonesia dikabarkan akan berangkat ke AS pada Selasa (15/4/2025) malam ini.
Beberapa di antaranya yaitu, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Wakil Menteri Keuangan Thowan Djiwandono, hingga Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.









